Berita

hm prasetyo/net

Politik

Ini Jadinya Kalau Penegak Hukum Terlibat Perang Gang

SABTU, 09 JANUARI 2016 | 15:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mengherankan sikap Jaksa Agung, HM Prasetyo, yang begitu bernafsu memeriksa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Di sisi lain, Prasetyo seolah adem terhadap kasus bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara yang menyeret Partai Nasdem dan ketua umumnya, Surya Paloh.

Diketahui bahwa Prasetyo bersikeras memeriksa Setya Novanto dalam kasus dugaan "pemufakatan jahat" terkait saham Freeport tanpa izin Presiden Joko Widodo. Ia memastikan pemeriksaan Novanto akan dilakukan pekan depan.

"Daripada nafsu periksa Novanto, Kejagung lebih baik periksa Surya Paloh karena sudah jelas ada tertuduhnya yaitu OC Kaligis (eks Ketua Dewan Mahkamah Partai Nasdem) dan Patrice Rio Capella (eks Sekjen Partai Nasdem), dan Gatot Pujo Nugroho," kata politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, Sabtu (9/1).


Dia menyebut Surya Paloh sebagai pemegang policy dan decision maker Partai Nasdem, maka sangat kuat dugaan keterlibatannya dalam kasus itu.

"Karenanya, patut dicurigai ada apa Prasetyo seperti tidak berdaya menghadapi Surya Paloh ketimbang terhadap Setya Novanto," terang putri Bung Karno ini.

Melihat kondisi itu, Rachmawati yakin perang antar gang oligarki penguasa sudah merambah ke ranah penegak hukum.

"Jika aparat penegak hukum sudah ikut gang-gang-an, apa yang bisa diharapkan obyektifitas aparat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagaimana pula dengan rakyat kecil pencari keadilan? Ini cerminan dari 'republik garong'," terangnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya