Berita

menhub ignasius jonan/net

Pertahanan

Kemenhub Yakin Seragam Ala Militer Tidak Melanggar Aturan

SABTU, 09 JANUARI 2016 | 12:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Meski mendapat kritikan dari pimpinan TNI Angkatan Udara, Kementerian Perhubungan meyakini penggunaan seragam ala militer oleh instansinya tidak melanggar UU atau peraturan apapun.

"Seragam Kementerian Perhubungan tidak sama dengan seragam TNI baik dari segi warna maupun atribut, dan tidak ada simbol TNI dalam bentuk apa pun," tegas Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M. Djuraid, lewat pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (9/1).

Beberapa hari terakhir marak pemberitaan soal Kepala Staf TNI AU yang mengkritik seragam Kementerian Perhubungan karena mirip seragam TNI AU. KSAU sendiri mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait hal tersebut.


Namun, Hadi menegaskan bahwa hingga hari ini Menteri Perhubungan belum menerima surat apa pun dari TNI AU terkait "seragam ala militer" Kemenhub. (Kemenhub Pertanyakan Maksud TNI AU)

Ia melanjutkan, Menteri Perhubungan dan institusi Kementerian Perhubungan terbuka untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan institusi mana pun terkait dengan persoalan apa pun yang menjadi kepedulian institusi tersebut. Komunikasi dan diskusi secara langsung akan lebih baik dan bermanfaat dibandingkan dengan melontarkan pernyataan secara sepihak melalui media massa.

"Kami mengimbau Kadispen TNI AU untuk melakukan klarifikasi secara terbuka terkait hal tersebut, sehingga tidak timbul syak wasangka bahwa ada oknum TNI AU telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan jangka pendek tertentu," pinta Hadi menutup keterangannya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya