Situasi kisruh di Partai Golkar sekarang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang merupakan tokoh sesepuh sekaligus mantan ketua umum partai beringin itu.
Demikian pandangan Sekjen Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat, Khalid Zabidi, yang menyebut situasi Golkar saat ini kurang lebih sama dengan situasi pada tahun 2004 lalu.
"Di mana JK bekerja keras mengambil alih Golkar dari Akbar Tanjung di Munas Bali setelah kemenangan JK pada Pilpres 2004 saat mendampingi SBY sebagai Wakil Presiden," kata Khalid kepada wartawan, Sabtu (9/1).
Singkat cerita, lanjutnya, kala itu Golkar berhasil dikuasai JK yang menjadi Ketua Umum Golkar periode 2004-2009. Golkar yang tadinya mendukung pasangan Wiranto-Sholahudin Wahid berpindah posisi menjadi partai pendukung pemerintah SBY-JK yang kemudian menempatkan beberapa menteri di kabinet.
Peran JK sangat efektif sebagai Wapres yang bahkan beredar di kalangam istana istilah-istilah yang menggambarkan bagaimana kiprah JK di pemerintahan, antara lain "JK The Real President" dan "Matahari Kembar".
Kemudian, Aburizal Bakrie yang sekarang Ketua Umum Golkar, kala itu didapuk menjadi Menko Ekuin yang di kemudian hari dirotasi menjadi Menko Kesra karena berselisih pendapat dengan sesama menteri yaitu Sri Mulyani.
Pada Pilpres 2009, Golkar mengusung JK-Wiranto. Golkar kalah dua paket sekaligus, kalah dalam Pileg dan kalah Pilpres. Golkar pada awalnya juga mengambil langkah "berseberangan" dengan pemerintahan SBY-Budiono. Sejarah mencatat, dalam Munas Golkar di Riau tahun 2009 bagaimana persaingan sengit antara Surya Paloh (yang didukung JK) dan ARB (yang didukung SBY) hasilnya bisa ditebak, Golkar kembali menjadi partai pemerintah dengan menempatkan beberapa menteri di Kabinet SBY-Budiono. Peran Golkar di Parlemen sangat dominan dalam beberapa isu UU dan hak menyatakan pendapat.
"Kini, pada tahun kedua pemerintahan Jokowi, apakah cerita soal Golkar pada pengalaman dua periode pemerintahan SBY tersebut di atas akan terulang?" ujarnya menyindir.
[ald]
