Berita

sudirman said - james moffet/net

Politik

PANSUS FREEPORT

Pansus Dituntut Periksa Sudirman Said Dan Kerabat JK

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 19:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika nantinya terbentuk, salah satu tugas Panitia Khusus (Pansus) Freeport di DPR RI adalah menyelidiki pertemuan kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan pemimpin Freeport McMoran saat itu, James R. Moffet.

"Panggil saja, Pansus bisa minta keterangan informasi apa soal Freeport, meskipun dari informasi yang didapat pertemuan itu dilakukan sebelum Kalla menjadi Wapres," kata pakar hukum, Margarito Kamis, kepada wartawan, Jumat (8/1).

Sedangkan Menteri ESDM, Sudirman Said, juga mesti masuk daftar calon terperiksa karena menjadi focal point dalam isu Freeport. Sudirman juga yang membongkar kasus pertemuan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, dan petinggi Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.


"Focal point masalah Freeport ini kan ada pada Menteri ESDM," katanya.

Pimpinan DPR, Agus Hermanto, pada akhir Desember lalu mengatakan, Pansus perlu memanggil siapa pun yang punya informasi dan keterkaitan dengan kasus Freeport.

Mengenai kabar pertemuan antara kerabat Jusuf Kalla, Aksa Mahmud (ipar Kalla) dan Erwin Aksa (keponakan Kalla), dengan James R Moffett alias Jim Bob, Agus Hermanto menyatakan lebih baik pertemuan tersebut diselidiki oleh Pansus.

Dukungan untuk pembentukan Pansus juga datang dari Ketua DPR RI 1999-2004, Akbar Tandjung. Ia mengatakan Pansus Freeport perlu diwujudkan untuk membuka permasalahan-permasalahan yang belakangan terjadi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya