Berita

ikrar nusa bhakti/net

Politik

Relawan Jokowi: Logika Berpikir Ikrar Nusa Bhakti Tidak Beres dan Koruptif!

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 14:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Motif peneliti LIPI Ikrar Nusa ‎Bhakti yang mempertanyakan kinerja dan meminta Presiden memecat Rizal Ramli dipertanyakan publik.

Bagi relawan Jokowi Wilayah Jawa Tengah, Mokhamad Khabib, ‎motif Ikrar berkomentar tidak fair dan tidak objektif.

‎"Kenapa Ikrar tidak menyebut Sudirman Said yang harus diganti? Jelas-jelas surat Sudirman soal perpanjangan kontrak Freeport menimbulkan polemik karena dianggap melanggar undang-undang," kata Khabib kepada wartawan (Jumat, 8/1).


‎Aktivis 98 ini menyebut ada yang tidak beres dan cenderung koruptif dalam logika berfikir Ikrar sebagai seorang peneliti.‎

Apalagi, Ikrar juga sama sekalian tidak menyinggung Menteri BUMN Rini Soemarno yang diminta Pansus Pelindo agar dipecat karena melanggar konstitusi, atau kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla yang secara etika politik sudah pantas juga didesak untuk mundur.

Pertemuan keluarga JK dengan big bos Freeport patut diduga kuat akibat faktor pengaruh kekuasaan JK, sehingga Big Bos Freeport itu mau menemui keluarga JK.‎‎‎‎‎

"Ini jelas komentar yang tidak sehat," kata Khabib.‎

Khabib mencurigai komentar Ikrar tersebut hanya bagian dari kelompok Sudirman Said yang selalu membuat opini, politisasi dan kegaduhan yang jauh dari manfaat kerakyatan meskipun harus melakukannya dengan menggadaikan integritas.

Hal ini sejalan dengan penilaian anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu yang menyebut Ikrar dan kelompoknya telah latah menggadaikan integritasnya demi membela RJ. Lino soal skandal Pelindo II.‎

"Apakah LIPI butuh peneliti seperti dia yang tidak fair dalam mengexsplorasi logikanya? Ataukah bangsa ini butuh peneliti yang koruptif logikanya? Ini sangat berbahaya," tegas Khabib.[dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya