Isu bergabungnya Partai Golkar dengan koalisi partai pendukung pemerintah tidak mempengaruhi sikap Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu menegaskan dengan tegas tetap berada di luar pemerintahan.
"Kami akan tetap konsisten menjadi mesin kotrol politik agar kekuasaan tidak digunakan sewenang-wenang demi kepentingan segelintir penguasa dan pemilik modal, dan agar pemerintah hanya bekerja untuk mensejahterakan rakyat," ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Jumat, 8/1).
Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Gerindra harus tetap di luar pemerintahan. Pertama, kata Habiburokhman, berada di luar pemerintahan adalah cerminan dari aspirasi sebagian besar pendukung partai Gerindra dan Prabowo-Hatta pada Pileg dan Pilpres lalu yang tidak begitu puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Ketidakpuasan tersebut akibat pemerintahan Jokowi-JK yang belum juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan penting bangsa dan negara.
Menurut Habiburokhman, saat ini ada banyak kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, seperti perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport meski belum sepenuhnya membangun smelter, perpanjangan konsesi pelabuhan Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding, dan RUU yang relatif melemahkan KPK.
"Saya mendapat sms dari ratusan kader dan simpatisan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, intinya mereka menyatakan tetap menginginkan Partai Gerindra berada di luar pemerintahan. Kami juga memantau media sosial seperti facebook dan twitter dan mendapat gambaran yang sama," kata Habiburokhman yang juga Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra.
Alasan kedua, bagi sebuah partai politik, konsistensi dalam bersikap secara ideologis sangat penting. Partai Gerindra, lanjut Habiburokhman, mendapat dukungan dari rakyat yang begitu besar sehingga saat ini menjadi partai nomor tiga di parlemen, juga karena konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Oleh karenanya jika tiba-tiba kami berubah sikap menjadi partai pendukung pemerintah, bisa jadi kami akan ditinggalkan rakyat," tukas Habiburokhman.
[dem]
