Berita

Politik

Buloggate, JK Harus Bertanggung Jawab!

RABU, 06 JANUARI 2016 | 13:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau benar otak pelengseran Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dari kursi kepresidenan pada 2001 adalah Jusuf Kalla, seperti diungkapkan wartawan senior jebolan Universitas Hasanuddin Tomi Lebang, maka Wapres JK secara moral dan politik harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin.
 
Hal ini dikatakan Adhie M Massardi, juru bicara Presiden Gus Dur ketika itu, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (6/1), saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Tomi Lebang tentang kejatuhan Gus Dur yang ditulis dalam akun facebook-nya,.
 
Menurut bekas wartawan majalah Tempo yang mengaku pernah mewawancarai JK kala itu, Gus Dur jatuh karena "skandal korupsi" Rp 35 miliar di Bulog yang melibatkan Wakablog Sapuan dan orang yang mengaku tukang pijat Gus Dur (dalam terminologi politik nasional dikenal sebagai Buloggate).
 

 
"Semua diawali dengan blak-blakan Jusuf Kalla-Jusuf ketiga dalam blantika politik Indonesia asal Makassar," tulis Tomi Lebang dalam catatan yang diberi judul JUSUF yang diunggah di akunnya (klik di sini).
 
Adhie membantah Gus Dur jatuh karena kasus Bulog. Sebab fakta politiknya, SI MPR yang digelar untuk menjatuhkan Gus Dur alasannya karena pergantian Kapolri tanpa persetujuan DPR, kemudian diubah seketika menjadi "karena Gus Dur mengeluarkan dekrit". Semua itu sepenuhnya rekayasa politik yang kasar dan tidak bermartabat.
 
"Tapi memang harus diakui, kasus Buloggate merupakan rekayasa politik yang menjadi titik awal pendelegitimasian pemerintahan Gus Dur secara terstruktur, sistematis dan masif. Saya tidak tahu siapa perekayasa Buloggate. Setelah baca catatan Tomi Lebang ini saya baru tahu, otak di balik kasus ini ternyata Jusuf Kalla," tutur Adhie.
 
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengakui kecanggihan JK dalam bermanuver politik. Karena meskipun dicopot Gus Dur sebagai Menteri Perindustrian karena terindikasi korupsi, JK tetap eksis di pangung politik nasional. Setelah jadi Menko di era Megawati, bisa jadi Wapres rezim SBY dan kini di era Jokowi.
 
"Secara pribadi, hubungan saya dengan JK lumayan baik. Bahkan secara terbuka saya mendukung gagasan JK saat mendorong Pindad untuk membuat panser (kendaraan lapis baja) bagi TNI. Jadi sangat jauh panggang dari api kalau saya (dan Mas Rizal Ramli) menyerang JK karena dendam masa lalu, seperti ditulis Tomi Lebang. Karena saya tidak tahu siapa sesungguhnya master mind perekayasa kasus Buloggate sebelum ini." katanya.
 
"Apalagi faktanya, saya (dan Mas Rizal) kan tidak pernah menyerang pribadi Pak JK. Kami hanya tetap konsisten melawan pejabat KKN, benalu bagi bangsa ini. Cuma entah kenapa, setiap kali meneriakkan soal KKN, reaksi keras selalu datang dari Pak JK," tambahnya.
 
Sekarang, setelah baca catatan Tomi Lebang soal kasus Bulog, Adhie merasa mendapat kehormatan dituduh sebagai pembela Gus Dur yang militan.

"Membela orang baik sekaliber Gus Dur pasti tidak ada salahnya," pungkas Adhie. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya