Berita

Politik

Buloggate, JK Harus Bertanggung Jawab!

RABU, 06 JANUARI 2016 | 13:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau benar otak pelengseran Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dari kursi kepresidenan pada 2001 adalah Jusuf Kalla, seperti diungkapkan wartawan senior jebolan Universitas Hasanuddin Tomi Lebang, maka Wapres JK secara moral dan politik harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin.
 
Hal ini dikatakan Adhie M Massardi, juru bicara Presiden Gus Dur ketika itu, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (6/1), saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Tomi Lebang tentang kejatuhan Gus Dur yang ditulis dalam akun facebook-nya,.
 
Menurut bekas wartawan majalah Tempo yang mengaku pernah mewawancarai JK kala itu, Gus Dur jatuh karena "skandal korupsi" Rp 35 miliar di Bulog yang melibatkan Wakablog Sapuan dan orang yang mengaku tukang pijat Gus Dur (dalam terminologi politik nasional dikenal sebagai Buloggate).
 

 
"Semua diawali dengan blak-blakan Jusuf Kalla-Jusuf ketiga dalam blantika politik Indonesia asal Makassar," tulis Tomi Lebang dalam catatan yang diberi judul JUSUF yang diunggah di akunnya (klik di sini).
 
Adhie membantah Gus Dur jatuh karena kasus Bulog. Sebab fakta politiknya, SI MPR yang digelar untuk menjatuhkan Gus Dur alasannya karena pergantian Kapolri tanpa persetujuan DPR, kemudian diubah seketika menjadi "karena Gus Dur mengeluarkan dekrit". Semua itu sepenuhnya rekayasa politik yang kasar dan tidak bermartabat.
 
"Tapi memang harus diakui, kasus Buloggate merupakan rekayasa politik yang menjadi titik awal pendelegitimasian pemerintahan Gus Dur secara terstruktur, sistematis dan masif. Saya tidak tahu siapa perekayasa Buloggate. Setelah baca catatan Tomi Lebang ini saya baru tahu, otak di balik kasus ini ternyata Jusuf Kalla," tutur Adhie.
 
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengakui kecanggihan JK dalam bermanuver politik. Karena meskipun dicopot Gus Dur sebagai Menteri Perindustrian karena terindikasi korupsi, JK tetap eksis di pangung politik nasional. Setelah jadi Menko di era Megawati, bisa jadi Wapres rezim SBY dan kini di era Jokowi.
 
"Secara pribadi, hubungan saya dengan JK lumayan baik. Bahkan secara terbuka saya mendukung gagasan JK saat mendorong Pindad untuk membuat panser (kendaraan lapis baja) bagi TNI. Jadi sangat jauh panggang dari api kalau saya (dan Mas Rizal Ramli) menyerang JK karena dendam masa lalu, seperti ditulis Tomi Lebang. Karena saya tidak tahu siapa sesungguhnya master mind perekayasa kasus Buloggate sebelum ini." katanya.
 
"Apalagi faktanya, saya (dan Mas Rizal) kan tidak pernah menyerang pribadi Pak JK. Kami hanya tetap konsisten melawan pejabat KKN, benalu bagi bangsa ini. Cuma entah kenapa, setiap kali meneriakkan soal KKN, reaksi keras selalu datang dari Pak JK," tambahnya.
 
Sekarang, setelah baca catatan Tomi Lebang soal kasus Bulog, Adhie merasa mendapat kehormatan dituduh sebagai pembela Gus Dur yang militan.

"Membela orang baik sekaliber Gus Dur pasti tidak ada salahnya," pungkas Adhie. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya