Pengamat politik senior DR Muhammad AS Hikam menilai Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dan cermat dalam menyikapi pungutan dana ketahanan energi dari penjualan bahan bakar minyak.
"PJ (Presiden Jokowi) sekali lagi memilih mendengarkan suara publik ketimbang omongan pembantunya di kabinet dalam membuat kebijakan publik strategis dan berpotensi sensitif secara politik," kata Hikam dalam akun facebooknya.
Hikam yang doktor ilmu politik lulusan Hawaii University menilai, sikap yang diambil Jokowi itu sangat tegas dan cermat seperti dilakukan terhadap keputusan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang ujug-ujug menghapus Gojeg dengan alasan tidak memiliki payung hukum. Publik merespon sangat negatif kebijakan Menhub itu dan Jokowi kemudian mencabutnya.
"Hemat saya, sikap PJ ini akan mengatrol kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sekaligus menjadi bukti bahwa Jokowi tidak bisa didikte oleh cara berfikir birokratis dan
sok berkuasa," katanya.
Kebijakan publik, menurut Hikam, bagaimanapun baik niatnya tetap akan diuji legitimasinya di ruang publik. Oleh sebab itu kebijakan publik tidak hanya dibuat karena ditopang kekuasaan dan legal formal, tetapi juga perlu mengindahkan realitas sosial dan politik serta kepantasan.
"Dalam sebuah sistem politik yang terbuka dan menuntut akuntabilitas publik, masalah legitimasi politik dan etik tak bisa diabaikan begitu saja," tukasnya.
[dem]
