Reshuffle kabinet, sesuai konstitusi, merupakan kewenangan mutlak presiden. Oleh karena itu partai politik, elite dan relawan jangan mengintervensi dan mendikte Presiden Jokowi dalam mereshuffle Kabinet Kerja.
Demikian disampaikan Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba, dalam pesan singkat yang dipancarluaskannya, Selasa (5/1). Dia memperingatkan siapapun tidak boleh mengintimidasi dan melakukan upaya-upaya oportunistik demi kepentingan kelompok dan golongannya kepada presiden.
"Kami curiga ada partai politik dan faksi elite yang sok ngatur-ngatur Jokowi dalam reshuffle Kabinet Kerja mendatang. Bisa jadi merasa berjasa di Pilpres 2014, atau memang ndablek sontoloyo tak paham mekanisme dan aturan ketatanegaraan," ujarnya.
Menurut dia, sesering apapun reshuffle kabinet dilakukan bukan masalah. Jaringan '98 siap menggalang kekuatan bila Presiden Jokowi konsisten menyusun Kabinet Kerja yang anti nekolim neoliberalisme dan pro NKRI.
"Tiap bulan reshuffle juga gak masalah. Rakyat ingin kabinet ahli pekerja keras tuntaskan problem bangsa, tak hanya sibuk pencitraan seremonial," katanya.
"Problem ekonomi rakyat, penjualan aset-aset strategis, gejolak perburuhan, fluktuasi dolar dan lain-lain hanya dapat diselesaikan oleh kabinet yang cerdas, militan, kreatif, inovatif dan nasionalis. Lawan sontoloyo pengganggu reshuffle hak prerogatif presiden," tandas Ricky Tamba.
[dem]
