Akhir tahun 2015 lalu ditutup dengan kabar gembira bagi sejumlah wanita lansia di Korea Selatan yang memiliki luka mendalam atas masa lalu, tepatnya saat pendudukan Jepang.
Tepatnya pada Senin, 28 Desember 2015, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida yang diutus oleh Perdana Menteri Shinzo Abe sepakat dengan rekanannya dari Korea Selatan, Yun Byung-se untuk mengakhiri perselisihan sejarah terkait masalah "comfort women" dengan permintaan maaf resmi dan kompensasi bagi para korban.
Untuk diketahui, comfort women adalah istilah halus yang digunakan untuk merujuk pada wanita-wanita korban kerja paksa di rumah bordil selama pendudukan Jepang semasa Perang Dunia II lalu. Dalam bahasa Jepang, comfort women berarti "ianfu" dan dalam bahasa Indonesia lebih familiar disebut "jugun ianfu"
Di Korea Selatan sendiri, pada saat Jepang menjajah tanah Korea antara tahun 1910-1945, ada ribuan wanita yang dipaksa bekerja melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang selama perang. Tidak ada angka pasti terkait berapa jumlah wanita Korea yang menjadi korban saat itu.
Umumnya, para wanita tersebut telah menjadi korban sejak saat berusia belia atau belasan tahun. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis remaja tersebut diculik dari rumah mereka. Namun ada juga yang diiming-imingi akan dipekerjakan di pabrik, atau restoran. Kenyataannya, mereka dibawa ke sejumlah lokasi tertentu di mana para tentara Jepang bisa melampiaskan nafsu seksualnya setiap saat.
Akibatnya, selain mengalami trauma mendalam, para wanita tersebut juga tidak sedikit yang menderita penyakit atau kerusakan organ intim dan rahim. Trauma dan luka mendalam itu tidak serta merta menghilang kendati pada tahun 1945 Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Korea Selatan menjadi negara yang merdeka. Pasca menjadi negara yang berdaulat, isu comfort women turut mempengaruhi bagaimana hubungan bilateral kedua negara berlangsung.
Demi memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang saat ini Shinzo Abe pun memutuskan untuk mengutus Menlu Jepang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berujung pada kesepakatan permintaan maaf resmi serta pemberian kompensasi.
Permintaan maaf resmi serupa sebenarnya juga pernah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang ke-81 Tomiichi Murayama pada Juli 1995, atau bertepatan dengan 50 tahun berakhirnya perang. Langkah Murayama pada saat itu mendapatkan apresiasi baik dari Korea Selatan.
Isu comfort women sendiri sebenarnya bukan hanya terjadi di tanah Korea, melainkan juga sejumlah negara di Asia lainnya yang pernah diduduki Jepang. Menurut riset yang dilakukan oleh seorang profesor dari Universitas Kanto, Gakuin Dr. Hirofumi Hayashi, comfort women juga terdapat di negara China, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, sejumlah orang Eropa di beberapa daerah kolonial, dan tak terkecuali Indonesia. Sayangnya, para korban di negara-negara tersebut masih kurang mendapat perhatian khusus seperti di Korea Selatan.
[mel]
