Berita

net

Bisnis

Data Penerimaan Pajak Menkeu Diragukan

SABTU, 02 JANUARI 2016 | 22:38 WIB | LAPORAN:

Penerimaan pajak yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 28 Desember yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 982 triliun banyak diragukan.

Salah satunya, Menkeu belum genap satu bulan menunjuk Ken Dwijugiasteadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhitung sejak 2 Desember 2015 menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mundur karena gagal memenuhi target pajak 2015 sebesar Rp 1,294,2 triliun.

"Penerimaan pajak sampai 25 Desember 2015 diklaim Bambang mencapai Rp 1.000 triliun. Semua angka-angka yang disampaikan itu patut dipertanyakan," kata Direktur Ekesekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butar Butar kepada wartawan, Sabtu (2/1/).


Menurutnya, Menkeu Bambang telah mengklaim meski belum mencapai target pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun, namun terkesan bangga karena capaian tersebut merupakan rekor penerimaan tertinggi, melebihi realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya.

"Menteri Bambang malah memperkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun ini akan mencapai 85,8 persen dari target itu. Artinya kekurangan penerimaan pajak Rp 98 triliun untuk bisa mencapai penerimaan hingga 85 persen atau setara Rp 1.098 triliun akan dipenuhi dari sektor pajak non migas, PPh migas, bea dan cukai. Kalau itu terwujud, sangat luar biasa," jelas Nelson.

Bahkan, Menkeu optimistis realisasi penerimaan pajak masih akan terus bertambah melalui upaya revaluasi aset BUMN perbankan dan properti, serta melakukan pendekatan terhadap 50 wajib pajak (WP) besar dan reinventing policy.

"Pertanyaan kami, bisakah publik mendapatkan akses data otentik tersebut secara online untuk menguji kebenaran atas klaim Bambang itu," kata Nelson.

Karena itu, dia berharap Menkeu Bambang dapat membuka data yang terbaru atas pernyataannya.

"Biar semua bisa sama-sama mengujinya, sehingga tidak ada celah keraguan, seharusnya Menkeu perintahkan agar data Direktorat Jenderal Pajak yang diklaimnya itu dikonversi langsung ke model IT saja. Jadi publik tidak perlu meraba-raba tentang klaim angka-angka itu," tegas Nelson. [wah]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya