Pada tahun 2015, Komisi VIII DPR RI memfokuskan diri dalam pengalokasian anggaran dalam bidang-bidang yang menyangkut persoalan kemanusiaan.
Secara umum, bidang yang menjadi perhatian Komisi VIII antara lain, bidang pemberdayaan sosial dan pemberantasan kemiskinan, bidang pendidikan, kehidupan umat beragama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penanggulangan dan penanganan bencana.
"Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Komisi VIII DPR telah menyetujui dan menetapkan alokasi anggaran dalam mendukung sejumlah program pemerintah," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan Catatan Akhir Tahun Komisi VIII DPR RI dalam bidang anggaran, Kamis (31/12).
Program-program tersebut antara lain Program PKH (program keluarga harapan), Kube (kelompok usaha bersama), bedah RTLH (rumah tidak layak huni), program peningkatan sarling (sarana lingkungan), peningkatan kualitas dan pelayanan panti-panti asuhan, rumah jompo, dan LKSA.
Kemudian program rehabilitasi narkoba, program bantuan anak yang bermasalah dengan hukum, dan pendampingan TKI bermasalah.
Dalam bidang pendidikan, terang Saleh, komisi yang dipimpinnya memperhatikan secara sungguh-sungguh peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan (madrasah, ponpes, dan perguruan tinggi).
Selain itu, Komisi VIII juga telah berhasil mendorong pemerintah untuk membayar tunggakan TPG (tunjangan profesi guru) yang terhutang sejak beberapa tahun terakhir, mendorong pemerintah menuntaskan masalah status pegawai K1 dan K2, menyelesaikan seluruh pembayaran dana bos, pembayaran sertifikasi guru baik pns maupun non-pns.
"Dalam bidang keagamaan, Komisi VIII berhasil menurunkan ongkos haji sebesar USD 502. Penurunan tersebut ternyata tidak mengurangi pelayanan dan fasilitas bagi jamaah haji. Bahkan sebaliknya, pelaksanaan haji 2015 dinilai meningkat meskipun ada catatan kritis yang mengiringinya," terang Saleh yang juga politisi PAN.
Komisi VIII, lebih lanjut dikatakan Saleh, juga selalu mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia. Selain pengalokasian anggaran yang tersedia, Komisi VIII juga mendukung peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Program-program yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama selalu dijadikan sebagai salah satu skala prioritas Kementerian Agama.
Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Komisi VIII berhasil mendorong kenaikan anggaran pada kementerian terkait. Bila pada tahun sebelumnya, anggaran kementerian PP dan PA hanya pada kisaran Rp 217 miliar, pada tahun ini meningkat lebih dari Rp 500 miliar.
"Peningkatan anggaran ini sangat terkait dengan realitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih sangat memprihatinkan," imbuhnya.
Sementara dalam hal penanggulangan bencana, masih kata Saleh, Komisi VIII mendukung secara penuh rencana dan usulan program BNPB. Walaupun anggaran yang tersedia masih minim, namun BNPB dinilai telah berhasil menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
"Program-program tanggap darurat, mitigasi, dan rehabilitasi serta rekonstruksi menjadi perhatian utama Komisi VIII," tukas anggota DPR dari Dapil Sumut II ini.
[dem]
