Sebesar apapun kesalahan menteri, seyogyanya presiden tidak membukanya ke publik. Sebaliknya, kekesalan presiden atas kinerja menteri lebih tepat disampaikan di forum rapat kabinet.
‎Demikian disampaikan ‎sosiolog Universitas Terbuka (UT) Surabaya Nia Elvina, mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mengeluhkan kinerja Men‎teri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan.
‎Keluhan disampaikan Jokowi di hadapan ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pekan lalu, kurang tepat.
‎"Apapun dan sebesar apapun kesalahan seorang Menteri alias dayang Presiden seharusnya ditutupi oleh Presiden. Seyogyanya bentuk kekesalan Presiden terhadap Ferry itu diluapkan dalam rapat internal para Menteri saja, bukan didepan publik seperti itu," kata Nia yang dihubungi Kamis (31/12)‎.
‎Menurut dia, cara Jokowi mengungkap ketidakbecusan Ferry justru akan membuat penilaian bahwa Jokowi yang salah sebab menteri adalah pembantu presiden.‎
‎Tetapi Nia juga mengapresiasi jika Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Nia berharap jika presiden akan melakukan reshuflle benar-benar didasarkan pada kepentingan rakyat.
‎Sebab selama ini yang terjadi dalam perombakan kabinet selalu disertai dengan transaksi politik.
‎"Boleh memilih menteri dari kalangan partai. Tapi harus kader terbaiknya. Jangan kader kacangan. Kalau tidak, dari kalangan profesional saja sekalian. Nanti kalau ‎salah pilih, presiden juga yang akan direpotkan," jelas Nia.‎
[dem]
