Berita

pm kamboja/net

Dunia

Kamboja Akan Larang Pemimpin Partai Politik Punya Kewarganegaraan Ganda

SELASA, 29 DESEMBER 2015 | 12:04 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berjanji untuk membentuk Undang-undang yang melarang para pemimpin partai politik untuk memiliki kewarganegaraan ganda.

Kata Hun Sen, UU baru tersebut akan disahkan tahun depan. Aturan tersebut nantinya akan berlaku pada seluruh pemimpin partai politik serta orang-orang yang memegang posisi di beberapa institusi kunci.

"Di masa depan, hukum partai politik harus membatasi partai politik untuk hanya memegang kewarganegaraan Kamboja sehingga orang tersebut tidak bisa menggunakan paspor asing untuk melarikan diri ketika ada masalah," kata Hun Sen pada Senin (28/12).


"Jika Anda memiliki kewarganegaraan asing, Anda harus berhenti dari posisi itu," tegasnya seperti dimuat AsiaOne.

Pengumuman itu dibuat di tengah masalah politik, di mana pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy melarikan diri ke Perancis pasca ada surat perintah penangkapan. Rainsy yang memiliki dua kewarganegaraan, Kamboja dan Perancis itu menyebut bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya bermotif politik. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya