Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan terkait kebijakan sektor ekonomi yang diselenggarakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sepanjang tahun 2015.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, beberapa hal yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyongsong tahun 2016. Diantaranya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup liar, pertumbuhan ekonomi yang tidak bergerak di kisaran empat persen, paket kebijakan tidak menyentuh rakyat menengah bawah hingga penerimaan pajak yang masih di bawah target.
Menurutnya, sepanjang 2015 terjadi empat kali deflasi, hal yang mencerminkan lesunya daya beli masyarakat. Di sisi lain, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 4,7 persen. Merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.
Paket kebijakan ekonomi yang digulirkan jilid I hingga jilid VIII lebih kepada jangka menengah dan panjang. Kebijakan itu tidak berdampak pada masyarakat secara luas, khususnya golongan miskin.
"Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah mayoritas pada investasi skala besar atau korporasi serta untuk menahan laju arus modal ke luar," ujar Cak Imin, begitu dia disapa, dalam refleksi kebijakan ekonomi 2015 dan proyeksi ekonomi 2016 di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (28/12).
Di sisi lain, lanjutnya, yang dibutuhkan rakyat adalah meningkatnya daya beli dan terjaminnya kehidupan sosial ekonomi. Persoalan krusial lain yang harus menjadi perhatian pemerintah di tahun 2016 mendatang adalah pendapatan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan dari pajak (PNBP).
Pemerintah juga dinilai terlalu tinggi mematok target pajak sehingga terbebani oleh target itu sendiri.
"Melihat waktu yang semakin sempit, penerimaan pajak sampai akhir 2015 tidak akan bisa mencapai 100 persen. Paling maksimal hanya 80 persen dari target atau sebesar Rp 1.035,3 triliun saja," jelas Cak Imin.
Selain penerimaan pajak yang tidak mencapai target, PNBP juga belum sepenuhnya selesai. Muhaimin mencontohkan PNBP sektor kelautan yang ditargetkan sebesar Rp 1,3 triliun namun realisasi baru sebesar Rp 40 miliar. Masih jauh dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 300 miliar.
Lebih jauh, kata Cak Imin, jika pajak hanya dijadikan sebagai target hitungan semata, maka sulit bagi pemerintah untuk mengejarnya.
"Pemerintah perlu meihat penerimaan pajak akan tercapai jika kebijakan yang dihasilkan dapat memberi atmosfer yang baik, sehingga dapat menimbulkan efek multiplier bagi perekonomian. Dengan begitu secara alamiah potensi pajak akan tergali," tegas mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
[wah]
