Keputusan pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijual terus menimbulkan polemik.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyebut dana pungutan tersebut sangat rawan disalahgunakan.
"Harga BBM sudah diserahkan ke pasar‎ tidak ada subsidi. Sekarang rakyat harus membiayai ketahanan energi, sementara dana tersebut tidak mudah dikontrol pengunaannya karena masuk pendapatan Negara bukan pajak," kata Arief melalui pesan yang dipancarluaskannya (Minggu, 27/12).
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, dana ketahanan energi yang dibebankan ke rakyat akibat ketidakmampuan pemerintah meningkatkan penerimaan di luar pajak dan royalti pertambangan.
‎Dalam hitungan Arief, total tanggungan rakyat untuk ketahanan energi sebesar Rp 27,38 triliun tiap tahunnya. Angka tersebut didapat dari pungutan konsumsi BBM, pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan pungutan turunan CPO yang dibebankan pada harga jual tandan buah segar petani sawit.
Kebutuhan BBM setahun 1.294.000 barel. Dijelaskan dia, 1 barel atau sebanyak 159 liter jika dikali 365 hari, kemudian dikali dana pungutan sebesar Rp 200 tiap liternya, maka dana ketahanan energi yang diperoleh sebesar Rp 15, 2 triliun.
Sementara menurut Arief, pungutan dari subsidi produk biodiesel sebesar 50 dolar AS/ton untuk CPO, dan 30 dolar AS/ton untuk produk turunnya. Ekspor CPO setiap tahun mencapai 12 juta ton. Jika dikali 50 dolar AS maka dana untuk ketahanan energi yang didapat sebesar 600 juta dolar AS atau setara Rp 8,4 triliun.‎ Adapun dari ekpor turunan CPO, dari 9 juta ton pertahun dikali 30 dolar AS menghasilkan dana ketahanan 270 juta dolar AS atau setara Rp 3,78 triliun.
"Total tanggungan rakyat untuk ketahanan energi Rp 27,38 triliun. Apakah ini yang namanya sudah tidak memberi subsidi malah pemerintah justru disubsidi rakyat," demikian Arief.
[dem]
