. Pemerintah harus berhenti memungut pajak terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengakhiri tuduhan publik bahwa pemintah melakukan kebohongan dalam hal subsidi BBM
Demikian disampaikan pengamat dari Asosiasi Ekonom Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Menurutnya, sangat tidak lazim barang bersubsidi dipungut pajak, karena akan menghilangkan arti subsidi itu sendiri.
"Karena bagaimana mungkin barang yang katanya disubsidi untuk rakyat begitu dijual ke rakyat langsung dipungut pajaknya. Istilah orang seberang, keluar omongan langsung bohong," tandasnya.
Secara teori, lanjutnya, subsidi sendiri adalah
A benefit given by the government to groups or individuals usually in the form of a cash payment or tax reduction. Jadi semestinya subsidi langsung diberikan dalam dua bentuk yakni subsidi atas harga jual dan subsidi penghapusan pajak. Demikian pula halnya dengan subsidi BBM. Selama ini penjualan BBM masih dikenakan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.
"Jika harga BBM senilai Rp 7150 maka pemerintah mengenakan pungutan PPN setidaknya sebesar Rp.600 per liter dan memungut PBBKB 5 persen atau setidaknya sebesar Rp 300 per liter," paparnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah mengatakan bahwa ada subsidi solar sebesar 1000 rupiah per liter, sementara pada saat yang sama ada pengenaan pajak Rp 1000 per liter, maka wajar jika publik menilai ini benar benar kebohongan yang nyata,"
Pemerintah, terangnya, jika mau berfikir strategis, maka harus melihat harga BBM yang murah dan terjangkau merupakan strategi pokok dalam menolong ekonomi dan industry nasional yang sekarang sedang mengalami pelemahan. Harga BBM yang rendah ditujukan dalam menolong industri dan UKM agar bisa bangkit kembali.
"Dengan demikian harus dicari formulasi harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat dan menguntungkan industry besar serta UKM. Mengingat 2016 kita akan menghadapi MEA. Caranya adalah dengan menghapus semua jenis pajak untuk BBM bersubsidi," demikian Salamuddin.
[ysa]
