Berita

ilustrasi/net

Pemerintah Harus Segera Petakan Wilayah Produksi Pangan

SABTU, 26 DESEMBER 2015 | 03:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah harus segera memastikan dan memetakan wilayah produksi pangan nasional di tengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan dalam seminggu belakagan ini,

"Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat secara utuh apa saja yang menjadi kendala dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada beberapa barang kebutuhan pokok," kata Ketua umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, dalam keterngan beberapa saat lalu (Sabtu, 26/12).

Karena itu, lanjut Mansuri, validitas data menjadi sangat penting guna menjadi acuan. Kementrian Pertanian juga harus memastikan sektor hulu terkendali sesuai dengan data yang dimiliki.


Selain itu, lanjut Mansuri, pemerintah harus memastikan kelancaran jalur distribusi dari petani di daerah produksi pangan hingga ke pasar tradisional. Untuk itu harus ada kerja sama lintas Kementrian dan Lembaga seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perhubungan, Kementrian Perdagangan hingga Kepolisian.

"Hal ini penting guna memastikan jalur distribusi tersebut tidak mengalami hambatan dan kendala. IKAPPI juga mengusulkan adanya subsidi distribusi yang dapat menekan lonjakan harga barang," demikian Mansuri. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya