Reaksi JK Soal RJ Lino Sangat Berlebihan

. Reaksi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan melempar tuduhan Masinton Pasaribu, politisi muda anggota DPR dari PDIP, menjadi corong oknum tertentu hanya karena mengingatkan perilaku JK yang kurang terpuji, sudah sangat berlebihan dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

"Sebagai pejabat negara paling sepuh di republik ini, JK seharusnya memberikan keteladanan, bukan hanya bagi sesama penyelenggara negara, malainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ini nyaris tidak punya panutan dalam berbangsa dan bernegara," ujar Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam perbincangan dengan redaksi sesaat lalu (Rabu, 23/12).
 
Adhie mengingatkan JK untuk memahami posisi Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR yang paling elementer. Meskipun dari PDIP, Masinton tidak selalu harus menyuarakan garis politik partai. Ada kewajiban moral-sosial bagi setiap anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat, yang memberinya mandat lewat pemilu, untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.
 

 
Dalam konteks itu, pernyataan Masinton agar JK tidak mengintervensi aparat hukum terhadap kasus RJ Lino, kata Adhie, mesti dipahami sebagai hak hakiki Masinton sebagai anggota DPR.

"Tindakan Masinton dalam rangka menyuarakan kegelisahan rakyat, bukan untuk menolong siapa-siapa. Karena faktanya, pernyataan JK terkait proses hukum di Mabes Polri untuk urusan RJ Lino menyebabkan kegaduhan hingga dicopotnya Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Setelah itu kasus Lino pun membeku," jelas Jurubicara Presiden era Pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Fakta lainnya, Pansus Pelindo DPR merekomendasikan Lino untuk dicopot sebagai Dirut Pelindo II. Dari hasil pemeriksaan Pansus menyimpulkan Lino telah melakukan pelanggaran UUD 1945, Putusan MK, UU, dan Peraturan Perundang-undangan dalam proses perpanjangan kontrak JICT.

Di saat hampir bersamaan, katanya, KPK menetapkan Lino sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane alias mesin derek besar kontainer pada 2010.‎ Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan akan mengusut Lino dalam perkara yang lainnya.

"Berdasarkan pengalaman itu ada kegelisahan masyarakat yang disampaikan oleh Masinton. Dan seharusnya, JK memahami fungsi-fungsi tiap lembaga sesuai tatanan ketetanagaraan kita," demikian Adhie.‎ [rus]