Ketidaknetralan PNS atau pejabat daerah dalam pilkada serentak lalu terus jadi sorotan. Calon Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Edward Jaya bersama tim pemenangannya mendatangi Kantor Bawaslu pusat, Jakarta. Mereka membawa sejumlah bukti-bukti dan dokumen dugaan keterlibatan PNS dan pejabat OKU Timur pada pilkada lalu.
Syamsul Bahri, Tim pemenangan pasangan Edward Jaya-Sugeng Supriyatna menegaskan, demokrasi di daerahnya tidak berjalan baik karena PNS atau birokrat bermain dalam pemenangan salah satu calon di pilkada. "Demokrasi di OKU Timur masih jadi impian belaka. Jujur saja, di sana masih mengedepankan uang dan pemanfaatan PNS atau birokrat,†kata Syamsul usai serahkan berkas-berkas kecurangan dan keterlibatan oknum PNS OKU Timur, Selasa (22/12).
Paul, sapaan akrab Syamsul Bahri mengaku, calon kalau didukung birokrasi, maka dipastikan menang pilkada. Begitu pula di OKU Timur, kata Paul, calon incumbent-nya diduga didukung birokrat. "Sekalipun Jokowi jadi kompetitornya pertahana di OKU Timur, saya yakin kalah kalau birokrasi tak netral. Pasalnya, gerakan mereka masif, terstruktur dan rapih,†aku putra asli Betung ini.
Fakta di lapangan, lanjutnya, mulai dari camat, lurah, kepala desa dan kepala dusun semua ‘bermain’ untuk menangkan pertahana. Karena itu, dia meminta Bawaslu bersama KPU menindak tegas"Jika calon petahana menggerakkan PNS atau birokrat, maka ini harus ditindak dan didiskualifikasi karena jelas-jelas melanggar undang-undang. Saya minta penyelenggara pemilu benahi sistim pemilihan karena rentan kecurangan. Birokrasi atau PNS netral masih sekedar isapan jempol, nyatanya masih banyak tidak netral,†bebernya.
Hal senada diungkapkan calon Bupati OKU Timur, Edward Jaya. Dia berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti laporannya. Sebelumnya, dia mengaku, sudah melaporkan kecurangan hal ini kepada Panwaslu OKU Timur dan Bawaslu Sumsel. Tapi, laporan itu belum ditindaklanjuti.
"Semua lampiran kecurangan sitematis, terstruktur dan masif sudah kami sampaikan ke Panwaslu OKU Timur dan Bawaslu provinsi, tapi belum ada hasil. Kami berharap, Bawaslu pusat segera memproses laporan kami ini,†harapnya.
Calon Bupati yang diusung Partai Golkar dan PPP ini mengaku, belum kalah dalam pertarungan pilkada. "Kita belum kalah, tapi kami didzolimi. Sebab, perangkat desa bisa jadi panitia dan lainnya,†jelasnya.
Dari 20 kecamatan di OKU Timur, dia mensinyalir, birokrat dan PNS bermain†untuk memenangkan pertahana. "Kalau bersih dan tidak manfaatkan birokrasi dan PNS, saya yakin hasil perolehan suara pertahana jeblok. Kami punya saksi, tapi saksi ini masih kami sembunyikan karena kalau dia muncul kabarnya akan dibunuh,†paparnya.
Sementara, Kasubag Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu pusat, Nur Awan Datu berjanji, akan meneruskan laporan ini ke pimpinan Bawaslu untuk dibahas. Bahkan, Datu meminta bukti pelaporan ke Panwaslu OKU Timur dan Bawaslu Sumsel Sumatera yang tidak merespon aduan.
"Kalau benar tidak difollow up Panwaslu kabupaten dan provinsi akan kami tindaklanjuti,†tandasnya.
[sam]
