Berita

misbakhun/net

Golkar Mau Evaluasi Tiap Tiga Bulan Agar BI Tak Hamburkan Uang

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 10:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fraksi Golkar memberikan lima syarat bagi Bank Indonesia (BI) untuk menggunakan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 sebesar Rp 9,545 triliun. Jumlah anggaran ini  turun dari usulan BI melalui Rancangan ATBI 2016 yang mengajukan angka Rp 10,3 triliun.

"Kelima syarat itu bersifat mengikat dan harus dievaluasi  dalam jangka waktu tiga bulan. Hal ini sebagai syarat Fraksi Partai Golkar menerima RATBI tahun 2016 yang sudah disesuaikan," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 22/12).

Syarat pertama, lanjut Misbakhun,  BI memublikasikan neraca sehingga surat-surat berharga (SSB) di BI bisa diketahui secara pasti. Kedua, BI harus memasukkan biaya percetakan uang dan pemusnahan uang ke dalam biaya operasional sehingga tidak lagi menjadi biaya kebijakan.


Ketiga, agar BI membuka kesempatan kepada karyawannya untuk memilih sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, BI harus mengalokasikan anggaran golden shake hand atau kompensasi bagi pegawainya yang memilih bergabung secara permanen dengan OJK, dan alokasi ini diluar anggaran TKHT (tunjangan kesehatan hari tua) yang sudah ada.

"Kelima, agar BI menjelaskan arsitektur fungsi strategis BI secara detail dan menyeluruh. Untuk pergeseran-pergeseran anggaran yang disyaratkan oleh Fraksi Partai Golkar harus menjadi bagian Laporan Kinerja Bank Indonesia Triwulan I Tahun 2016," pungkas Misbakhun yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu.

Sebelumnya, rapat kerja Komisi XI DPR pada Jumat pekan lalu (18/12) menyetujui usulan kenaikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016 menjadi Rp 9,545 triliun. Angka itu naik dibandingkan ATBI 2015 sebesar Rp 8,6 triliun.

Sama seperti Golkar, mayoritas fraksi di DR RI juga memberi catatan atas kenaikan anggaran tahunan BI tersebut. Gubernur BI Agus Martowardojo berjanji pihaknya siap melaksanakan semua catatan itu.

"Terkait catatan yang ada, kami akan lakukan sesuai dengan UU yang ada," kata gubernur Agus. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya