Berita

ilustrasi/net

Publik Tak Lagi Peduli Apakah Menteri Itu Berasal Dari Partai Atau Bukan

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 07:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sekitar 49,8 persen publik menilai tak ada perbedaan mendasar antara menteri yang berasal dari partai politik maupun menteri non-parpol. Sementara itu, sebanyak 50,2 persen publik menyatakan ada perbedaan antara menteri non-parpol dengan menteri yang berasal dari partai politik.

Nampak perbedaan yang tipis. Dan yang jelas, publik juga akhirnya menilai kinerja menteri sama sekali tak tergantung dengan apakah dia berasal dari partai atau bukan. Namun secara umum, publik mengakui kinerja anggota Kabinet Kerja dari parpol justru lebih baik ketimbang menteri nonparpol.

Demikian hasil survei Political Communication Institute. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015. Metode penelitian tersebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen.


"Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak ada perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan nonparpol? Publik tidak mempersoalkan soal latar belakang itu. Latar belakang tak penting bagi publik, yang penting menteri bekerja," ujar peneliti Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra, dalam keterangan Senin malam (21/12).

Afdal menjelaskan, selama ini publik memberi penilai terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan. Dari sini menonjol hasilnya adalah Menteri Desa PDT dan Daerah Tertingal, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama.

"Tingginya kepuasan publik terhadap Marwan Jafar dalam survei ini tidak begitu mengejutkan karena memang programnya dirasakan ada manfaatnya langsung bagi pembangunan seperti visi misi Jokowi-JK. Begitu juga juga dengan Menteri PU Basuki Hadimuljono. Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," demikian Afdal. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya