Berita

ilustrasi/net

Publik Tak Lagi Peduli Apakah Menteri Itu Berasal Dari Partai Atau Bukan

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 07:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sekitar 49,8 persen publik menilai tak ada perbedaan mendasar antara menteri yang berasal dari partai politik maupun menteri non-parpol. Sementara itu, sebanyak 50,2 persen publik menyatakan ada perbedaan antara menteri non-parpol dengan menteri yang berasal dari partai politik.

Nampak perbedaan yang tipis. Dan yang jelas, publik juga akhirnya menilai kinerja menteri sama sekali tak tergantung dengan apakah dia berasal dari partai atau bukan. Namun secara umum, publik mengakui kinerja anggota Kabinet Kerja dari parpol justru lebih baik ketimbang menteri nonparpol.

Demikian hasil survei Political Communication Institute. Survei ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015. Metode penelitian tersebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen.


"Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak ada perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan nonparpol? Publik tidak mempersoalkan soal latar belakang itu. Latar belakang tak penting bagi publik, yang penting menteri bekerja," ujar peneliti Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra, dalam keterangan Senin malam (21/12).

Afdal menjelaskan, selama ini publik memberi penilai terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan. Dari sini menonjol hasilnya adalah Menteri Desa PDT dan Daerah Tertingal, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama.

"Tingginya kepuasan publik terhadap Marwan Jafar dalam survei ini tidak begitu mengejutkan karena memang programnya dirasakan ada manfaatnya langsung bagi pembangunan seperti visi misi Jokowi-JK. Begitu juga juga dengan Menteri PU Basuki Hadimuljono. Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," demikian Afdal. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya