Berita

joko widodo/net

Politik

Disarankan, Jokowi Manfaatkan Hancurnya Citra DPR

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi pada Pilpres 2014 lalu bisa menjadi bumerang bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla jika keduanya tidak segera merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Tampaknya pemerintahan Jokowi harus ingat betul, melihat ketegangan Pilpres kemarin, masyarakat tak akan gampang lupa untuk membuka kembali janji Jokowi," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alimun Hanif, dalam diskusi "Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015" di Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).

Dua janji yang paling gampang diingat rakyat adalah pertumbuhan ekonomi 7 persen dan membangun pemerintahan yang kuat.


"Saat ini sangat tak mungkin mencapai 7 persen. Kalau sudah mencapai 6,4 persen pun sudah bagus," tegas Alimun.

Soal pemerintahan yang kuat, ia melihat dalam satu tahun terakhir ini Jokowi belum tampak bisa membangun presidensial yang kuat. Tapi dengan masalah yang terjadi di DPR akhir-akhir ini di mana kepercayaan publik menurun drastis terhadap parlemen, Jokowi punya jalan lumayan mulus untuk menjadi pemimpin yang kuat.

"Ternyata partai tidak bisa diandalkan. Sekarang praktis legitimasi DPR di titik nadir, harus dimanfaatkan Jokowi untuk mendahulukan janji-janji Pilpres," ungkapnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya