Berita

joko widodo/net

Politik

Pembagian "Kue Kekuasaan" Jokowi Sudah Hampir Selesai

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 11:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dalam setahun terakhir, pusat-pusat kekuasaan di Indonesia terbagi ke lima titik, yaitu Istana Presiden (eksekutif), Parlemen (legislatif), para pimpinan partai politik, publik dan pemerintah daerah.

"Centers of power ada di Istana, Senayan, Teuku Umar-Gondangdia, ranah publik yang terbuka, dan terakhir ada di daerah. Lima pusat ekuasan itu saling berinteraksi, ketika harus melihat politik Indonesia tidak hanya di Jakarta atau poros Istana-Senayan," terang analis politik dari Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi "Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).

Nyatanya, dalam setahun terakhir ini Nico melihat Presiden Joko Widodo cukup sukses membagi-bagi kue politik kepada kekuatan-kekuatan politik yang terbagi lima itu.


"Setahun ini proses alokasi itu sudah hampir selesai. Konstelasi politik sudah hampir terbentuk. Di awal, PDIP paling galak terhadap presiden dalam kasus BG dan lainnya, tapi sekarang belakangan ini menunjukkan satu perubahan signifikan," lanjutnya.

Menurutnya, presiden bisa menempatkan alokasi politik kepada partai di dalam dan di luar pemerintahan dengan baik. Maka tak heran Partai Amanat Nasional (PAN) pun menyeberang dari Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi bagian koalisi pendukung pemerintah.

"Tugas ke depan Jokowi untuk stabilitas politik ini hanya meneruskan yang sudah ada," ucap Nico. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya