Berita

rini soemarno/net

Aparat Harus Bergerak Cepat Tahan RJ Lino dan Rini Soemarno

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 05:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Aparat hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Polri, harus segera menahan Direktur Pelindo II dan Menteri BUMN Rini Sumarno paska keputusan rekomendasi Panitia Khusus Penyidikan Kasus Pelindo dan setelah Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

"Tangkap dan penjarakan RJ Lino dan Rini Soemarno setelah rekomendasi Pansus pelindo II yg berlangsung kemarin yang merekomendasikan Pencopotan keduanya dari jabatan saat ini," Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 18/12).

Menurut Havid, kerugian Pelindo II yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun terungkap sudah oleh Pansus Pelindo II DPR. Dan ternyata, praktek mafia pelabuhan yang dapat berujung penjualan aset pelindo II ini justru dilindungi oleh Kementrian BUMN.

"Lebih gilanya lagi praktek penjualan asetiaset negara ini justru didukung oleh para mantan penyelenggara negara yang pernah menjabat Komisioner KPK seperti Chandra Hamzah. Juga tidak ketinggalan ekonom yang sok suci Faisal Basri. Dan yg terbaru rheinald kasali pun ikut-ikutan membela pengkhianat dan penjual aset-aset negara. Maka ini semua harus segera diakhiri," ujar Havid.

Kornas Jokowi, lanjut Havid, sebagai relawan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan kini bergabung dengan relawan lain dalam Komite Penyelamat Nawacita, mendukung dan mendesak segera institusi hukum untuk segera menangkap memenjarakan RJ Lino dan Rini Soemarno.

Selain itu kasus ini pun harus dikembangkan dan menangkap semua yg terlibat dalam praktek penjualan aset negara ini," demikian Havid. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya