Berita

rini soemarno/net

Aparat Harus Bergerak Cepat Tahan RJ Lino dan Rini Soemarno

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 05:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Aparat hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Polri, harus segera menahan Direktur Pelindo II dan Menteri BUMN Rini Sumarno paska keputusan rekomendasi Panitia Khusus Penyidikan Kasus Pelindo dan setelah Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

"Tangkap dan penjarakan RJ Lino dan Rini Soemarno setelah rekomendasi Pansus pelindo II yg berlangsung kemarin yang merekomendasikan Pencopotan keduanya dari jabatan saat ini," Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 18/12).

Menurut Havid, kerugian Pelindo II yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun terungkap sudah oleh Pansus Pelindo II DPR. Dan ternyata, praktek mafia pelabuhan yang dapat berujung penjualan aset pelindo II ini justru dilindungi oleh Kementrian BUMN.

"Lebih gilanya lagi praktek penjualan asetiaset negara ini justru didukung oleh para mantan penyelenggara negara yang pernah menjabat Komisioner KPK seperti Chandra Hamzah. Juga tidak ketinggalan ekonom yang sok suci Faisal Basri. Dan yg terbaru rheinald kasali pun ikut-ikutan membela pengkhianat dan penjual aset-aset negara. Maka ini semua harus segera diakhiri," ujar Havid.

Kornas Jokowi, lanjut Havid, sebagai relawan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan kini bergabung dengan relawan lain dalam Komite Penyelamat Nawacita, mendukung dan mendesak segera institusi hukum untuk segera menangkap memenjarakan RJ Lino dan Rini Soemarno.

Selain itu kasus ini pun harus dikembangkan dan menangkap semua yg terlibat dalam praktek penjualan aset negara ini," demikian Havid. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya