Berdasar SK Menkumham, Pengganti Novanto Dari Kubu Agung Laksono

Dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar berpengaruh pada penetapan pengisi jabatan Ketua DPR RI setelah pengunduran diri Setya Novanto.

Sesuai Pasal 87 ayat (4) pada UU 17/2014 (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3), dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya (wafat, mengundurkan diri atau diberhentikan), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

Masalahnya, keputusan hukum Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie tidak juga membuat Golkar bersatu.

Sebelumnya pihak Aburizal Bakrie mengutus Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin, untuk mennggatikan Novanto.

Ternyata pihak Agung Laksono tak mau kalah. Kubu Munas Ancol mengajukan nama Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Setya.

Surat rekomendasi dari kubu Agung Laksono atas nama Agus Gumiwang telah beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut ditandatangani oleh Agus dan Sekretaris Fraksi, Fayakhun Andriadi.

Saat dikonfirmasi, Fayakhun membenarkan penunjukan terhadap Agus Gumiwang. Rekomendasi itu berdasar SK Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta. SK tersebut hingga saat ini belum dicabut meski sudah ada pembatalan dari Mahkamah Agung.

"Kepemimpinan Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal masih sah dan berlaku berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor: M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015," tegas Fayakun menjelaskan Isi SK Menkumham di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (18/12)

Lebih lanjut, pihaknya meminta agar pergantian Setya Novanto didasari atas SK kepengurusan sah yang hingga kini masih dipegang kubu Agung Laksono

"Kami sudah menunjuk ‎Agus Gumiwang. Surat hari ini berdasarkan rapat Golkar DPP. Bagaimanapun kami yang pegang SK," tandasnya. [ald]