Berita

Jusuf kalla/net

Politik

Biar Setya Novanto Saja Yang Kena, Kasihan Pak JK...

KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 08:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menyindir penegakan etika yang pilih kasih di Indonesia.

Mantan jubir kepresidenan era Abdurrahman Wahid ini mengambil contoh, sidang etika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersalah melanggar etika karena bertemu pengusaha dan membicarakan urusan bisnis.

"Setya Novanto oleh MKD akhirnya dinyatakan bersalah (melanggar etika) karena bertemu dengan pengusaha dan membicarakan urusan perniagaan," tulis Adhie dalam pesan yang disebarnya.


Dengan nada menyindir, Adhie "mengusulkan" agar penegakan etika yang serupa tidak dikenakan kepada para pejabat negara lainnya.

"Saya usulkan pasal ini jangan dijadikan preseden bagi pejabat negara lainnya. Biar khusus untuk Setya Novanto saja," lanjutnya.

Menurut dia, yang terjadi jika penegakan etika serupa dipakai sebagai standar bagi pejabat negara lainnya, maka yang paling kasihan adalah Wapres Jusuf Kalla (JK), yang dikenal sebagai konglomerat dan memiliki keluarga besar pebisnis.

"Sebab kasihan Pak Wapres Jusuf Kalla. Pasti sepanjang jadi Wapres, tidak akan bisa hadir dalam acara pertemuan keluarga besarnya. Karena banyak yang jadi pengusaha," lontar Adhie. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya