Berita

Jusuf kalla/net

Politik

Biar Setya Novanto Saja Yang Kena, Kasihan Pak JK...

KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 08:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menyindir penegakan etika yang pilih kasih di Indonesia.

Mantan jubir kepresidenan era Abdurrahman Wahid ini mengambil contoh, sidang etika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersalah melanggar etika karena bertemu pengusaha dan membicarakan urusan bisnis.

"Setya Novanto oleh MKD akhirnya dinyatakan bersalah (melanggar etika) karena bertemu dengan pengusaha dan membicarakan urusan perniagaan," tulis Adhie dalam pesan yang disebarnya.


Dengan nada menyindir, Adhie "mengusulkan" agar penegakan etika yang serupa tidak dikenakan kepada para pejabat negara lainnya.

"Saya usulkan pasal ini jangan dijadikan preseden bagi pejabat negara lainnya. Biar khusus untuk Setya Novanto saja," lanjutnya.

Menurut dia, yang terjadi jika penegakan etika serupa dipakai sebagai standar bagi pejabat negara lainnya, maka yang paling kasihan adalah Wapres Jusuf Kalla (JK), yang dikenal sebagai konglomerat dan memiliki keluarga besar pebisnis.

"Sebab kasihan Pak Wapres Jusuf Kalla. Pasti sepanjang jadi Wapres, tidak akan bisa hadir dalam acara pertemuan keluarga besarnya. Karena banyak yang jadi pengusaha," lontar Adhie. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya