Berita

rj lino/net

Bisnis

PERPANJANGAN KONTRAK JICT

RJ Lino: Rekomendasi BPK Dijalankan Pelindo II Sejak Awal

KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 02:18 WIB | LAPORAN:

RMOL. Direktur Utama Pelindo II, Robert Joost Lino menegaskan, secara de facto Pelindo II telah menjadi pemegang saham mayoritas di JICT sejak 6 Juli 2015. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan perubahan direksi dan dewan komisaris sesuai amandemen para pemegang saham JICT.

"Jadi rekomendasi BPK terkait audit perpanjangan kontrak JICT sesungguhnya sudah dijalankan oleh Pelindo II sejak awal," tegas RJ Lino saat dikontak, Rabu (16/12).

Menurut dia, Pelindo II sebagai pemegang saham mayoritas di JICT juga menikmati banyak keuntungan dari perpanjangan kontrak dengan HPH.


Salah satunya, Pelindo II telah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 215 juta dari Hutchinson. Besaran uang sewa meningkat hingga USD 85 juta sejak perjanjian efektif ditandatangani tanggal 6 Juli 2015.

"Berdasarkan perhitungan dan pertimbangan kami, hasil negosiasi dengan HPH sangat menguntungkan Pelindo II. Apalagi upfront fee dan kenaikan biaya sewa dilakukan 4 tahun sebelum kontrak berakhir. Fakta-fakta ini perlu dipahami oleh publik," demikian Lino.

Untuk diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses perpanjangan kontrak JICT ternyata tidak menemukan adanya pelanggaran. BPK dalam hasil auditnya yang telah diserahkan kepada Pelindo II melalui surat no 48/AUDITAMA VII/PDTT/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 terkait UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, BPK hanya meminta kepada Pelindo II untuk segera mengambil alih kontrol manajemen di PT JICT.

Permintaan BPK tersebut sejatinya telah sesuai dengan proses perpanjangan kontrak JICT dimana Pelindo II kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 50,9%, Hutchison Port Holding (HPH) 49% dan kopegmar sebesar 0,1%.

Proses peralihan saham di JICT memang membutuhkan waktu sejalan dengan ketentuan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sesuai persyaratan di BKPM, pemegang saham telah menyerahkan circular resolution pada 24 November 2015 dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham tersebut diatas. [sam]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya