Berita

syarief hasan

Syarief Hasan: Kalau Permainan Sepak Bola, Setnov Harus Keluar Lapangan

RABU, 16 DESEMBER 2015 | 19:29 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dari Fraksi Demokrat memutuskan Ketua DPR Setya Novanto telah melakukan pelanggaran etik sedang. Dengan konsekuensi mundur dari kursi Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, sanksi sedang yang dijatuhkan anggota MKD dari Demokrat tersebut sebagai sanksi berat juga. Alasannya, Setya Novanto sebelumnya sudah dijatuhi sanksi ringan.

"Logika dalam sepak bola, kalau dua kali dapat kartu kuning, pemain kena kartu merah dan dikeluarkan dari gelanggan. Begitu pun SN, sangki ringan dan sangki sedang justru malah lebih berat," kata Syarief kepada Kantor Berita Politik RMOL (Rabu, 16/12).


Terkait dengan perbedaan sanksi sedang dan berat, kata Syarief, bagi Partai Demokrat tidak ada perbedaan yang substansial.

Justru dia menegaskan, masalah ini Harus terus didorong secara terang benderang. Syarief pun, mendukung pembentuk Pansus untuk membuk kotak pandora terkait Freeport. Apalagi, surat jaminan investasi Freeport yang dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said harus terus didalami.

"Publik harus tahu semuanya, siapa di belakang," demikian mantan Menteri Koperasi dan UKM ini. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya