Berita

ilustrasi/net

Jokowi-JK Gagal Kelola Peralihan BPJS

RABU, 16 DESEMBER 2015 | 14:41 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam tata kelola kelola peralihan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama dalam hal dalam menentukan direksi dan dewan pengawas BPJS, baik kesehatan dan ketenagakerjaan

Demikian disampaikan Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli (Kornas FMP) BPJS), Hery Susanto. Hery mengingatkan, waktu penentuan hampir deadline sebab UU 24/2011 tentang BPJS menegaskan bahwa pergantian direksi dan dewas di kedua BPJS tersebut harus sudah berganti paling lambat 1 Januari 2016.

Untuk calon direksi, memang merupakan kewenangan Presiden dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi dewan direksi di kedua BPJS itu termasuk dewas dari unsur pemerintah. Namun untuk dewas unsur pengusaha, pekerja dan masyarakat di kedua BPJS musti melalui fit and proper test di komisi IX DPR RI.


"Masalahnya, DPR akan memasuki masa reses tangga 18 Desember, dan mustinya fit and proper test sudah harus disiapkan dalam waktu dekat ini sebelum masa reses dPR. Namun hingga saat ini belum terjadwal kapan fit and proper test-nya berlangsung, dengan sempitnya waktu tersebut, maka kecenderungan deadlock menguat," kata Hery beberapa saat lalu (Rabu, 16/12).

Dengan demikian, lanjutnya, penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas hasil fit and proper DPR sulit Bisa dilakukan. Sebab hasil seleksi di DPR musti Di-paripurna-kan dulu.

"Peluangnya hanya bisa diparipurnakan pada tangga 18 des 2015, tidak di Januari 2016 mendatang, karena harus menyesuaikan waktu sesuai UU BPJS. Jelas sekali bhw pemerintahan Jokowi tidak cermat dan cekatan dalam merencanakan peralihan kepengurusan pengelolaan BPJS. Jika deadlock maka hrs membuat aturan hukum baru guna antisipasi kekosongan hukumnya semisal Perppu," ungkap Hery.

"Masa mengelola BPJS saja harus melalui Perppu seperti Pilkada. Ini hal yang sangat ironis, dan indikasi atas ketidakseriusan dan gagalnya pemerintahan jokowi dalam mengelola peralihan BPJS.  Jokowi sering blusukan namun sering absen dalam menuntaskan Kebijakan," sambungnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya