Berita

foto:net

X-Files

Tiga Oknum Pegawai Pajak Ditahan Polisi

Diduga Kongkalikong Dengan Wajib Pajak
RABU, 16 DESEMBER 2015 | 09:38 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Polda Metro Jaya menahan tiga oknum pegawai pajak DKI Jakarta. Mereka diduga kongkalikong dengan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.
 
Polisi mendapat informasi seorang pegawai pajak menemui wajib pajak di hotel kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat malam pekan lalu. Oknum pe­gawai pajak itu kemudian di­tangkap.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mengembangkan penye­lidikan dan menangkap dua pegawai pajak lainnya berinisial Adan D. Keduanya diringkus di Puri Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu. Ketiga kemudian ditahan.


Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro, Komisaris Besar Mujiyono membenarkan mengenai penangkapan ketiga oknum pegawai pajak DKIitu. "Kita sudah menangkap tiga orang yang diduga menyalah­gunakan wewenangnya dalam persoalan pajak," katanya.

Informasi yang dikumpulkan di Polda Metro, ketiga oknum itu berkomplot menemui wajib pajak yang diketahui memiliki tunggakan pembayaran pajak. Mereka menawarkan bantuan mengurangi pajak dengan mem­inta imbalan sejumlah uang.

Ketika dikonfirmasi, Mujiyono enggan berkomentar menge­nai kebenaran informasi itu. Menurut dia, ketiga oknum pegawai itu diduga melakukan tindak pidana.

Untuk mengumpulkan barang bukti, penyidik Direskrimsus Polda Metro kemarin menggele­dah kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat dan kantor Dinas Pelayanan Pajak DKIJakarta.

Penggeledahan berlangsung selama lima jam. Sejumlah do­kumen disita penyidik. "Kita sita untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti pendukung kasus ini," kata Mujiyono.

Kepala Sub Direktorat Fiskal dan Moneter Polda Metro, Ajun Komisaris Besar Arie Ardian juga belum bersedia mengung­kap kasus ini. Ia beralasan kasus ini masih didalami.

Arie membenarkan telah menggeledah dua tempat untuk mengumpulkan barang bukti. "Kita sedang rapat membahas hasil penggeledahan," ketika dihubungi tadi malam.

Jika terbukti kongkalikong dengan wajib pajak, ketiga ok­num pegawai pajak itu teran­cam dipecat. Sebelumnya, dua pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKIdipecat karena diduga me­meras wajib pajak.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Bambang Setyo Widodo. "Sudah dua orang diberhentikan.Kami berhentikan karena ada pelayanan yang tidak baik, ada transaksi uang," katanya.

Agus menjelaskan, dua pegawai pajak itu diberhentikan lantaran memeras pengusaha yang tercatat sebagai wajib pajak. Keduanya mendatangi wajib pajak yang menunggak pajak serta meminta uang.

Wajib pajak yang merasa diperas itu kemudian melapor. Hasil penelusuran Inspektorat menemukan adanya slip bukti setoran ke rekening dua oknum pegawai pajak tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung pemecatan pegawai pajak yang melakukan pemeras­an. Ahok berencana mengganti pegawai pajak yang diduga main mata dengan wajib pajak.

"Kami akan buang 40-60 persen, saya pindahkan ke dinas lain," tegasnya.
 
Kilas Balik
Mobil Diparkir Di Bandara Lalu Kurir Datang Letakkan Uang

Sejumlah pegawai pajak terjerat kasus pidana karena kongkalikong dengan wajib pajak. Beberapa tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap.

Pada 13 Desember 2011, se­orang staf Pengadilan Pajak Ridho tertangkap tangan tengah melakukan serah terima uang sebesar Rp 15 juta dengan pegawai PT DAM, Asep Ganjar.

Penangkapan yang terjadi di kawasan Bandung itu tak bisa ditindaklanjuti KPK karena tidak memenuhi unsur penyelenggara negara. Kasus penyuapan ituakhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Berselang 6 bulan kemudian terjadi penangkapan lagi. Tepatnya pada 6 Juni 2012. Kepala Seksi Pengawasan danKonsultan Kantor Pajak Sidoarjo Tommy Hindratmo tertangkaptangan menerima suap Rp 280 juta dari konsultan pajak PT Bhakti Investama James Gunardjo di rumah makan padang kawasan Tebet.

Uang itu untuk pengurusan res­titusi pajak perusahaan berkode emiten BHIT ini. Dalam kasus ini baik James maupun Tommy divonis tiga tahun enam bulan kurungan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan.

Penangkapan ketiga terjadi pada 13 Juli 2012. Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor Anggrah Pratama diciduk saat menerima uang suap sebesar Rp 300 juta dari karyawan perusahaan tambang PT Gunung Emas Abadi, Endang Dyah Lestari di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur.

Sayangnya terkendala persoalan beban kasus yang menum­puk, KPK melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tak hanya menerima sanksi pemecatan dari Dirjen Pajak, Endang juga diganjar hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Penangkapan keempat terjadi terhadap penyidik PNSDitjen Pajak Pargono Riyadi pada 9 April lalu. Ia ditangkap saat menerima uang senilai Rp 125 juta dari seorang kurir bernama Rukimin. Uang tersebut diduga diberikan bekas pembalap Asep Hendra guna pengurusan pajak pribadinya. Hanya Pargono saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan delik pemerasan.

Berselang sebulan, KPK me­nangkap dua pemeriksa pajak di Kantor Ditjen Pajak Jakarta Timur Muhammad Dian Indra dan Eko Darmayanto di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Keduanya ditangkap ber­sama seorang kurir bernama Tedy ketika hendak mengambil uang sebesar 300 ribu dolar Singapura yang sudah diletak­kan dalam mobil di parkiran bandara. Uang tersebut diduga merupakan pemberian staf PT Master Steel bernama Effendy guna menyelesaikan penyidikan pajak perusahaan tersebut.

Dian dan Eko dijerat dengan pasal penerimaan suap sedang­kan Effendy dan Tedy dijerat dengan pasal pemberian suap.

Penangkapan pegawai pajak yang paling menghebohkan ada­lah Gayus Tambunan. Pegawai golongan IIIitu memiliki keka­yaan hingga ratusan miliar rupiah. Ia menyuap polisi, jaksa hingga hakim agar tak terjerat hukum.

Saat dalam status tahanan pun, dia masih bisa jalan-jalan ke Bali maupun ke luar negeri. Gayus menyuap kepala rutan agar bisa keluar tahanan. Dengan paspor palsu, dia bisa plesir ke luar negeri.

Belum lama, dia kembali membuat heboh karena ketahuan makan di restoran di sela-sela menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly lalu memindahkan Gayus dari LP Sukamiskin ke LP Gunung Sindur Parung agar lebih mudah diawasi. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya