Berita

ilustrasi/net

Tax Amnesty Bisa Penuhi Prinsip Keadilan

SELASA, 15 DESEMBER 2015 | 08:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tax amnesty bisa digunakan sebagai salah satu cara terobosan penting untuk perbaikan penerimaan pajak. Sisi positif lainnya, selain bisa mendatangkan wajib pajak, tax amnesty juga mampu memenuhi prinsip keadilan.

"Karena selama ini pengemplang pajak dinilai tak adil karena masih menikmati fasilitas negara yang selama ini dipenuhi oleh kepatuhan wajib pajak yang lain," kata Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dipo Ilham, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 15/12).

Menurut Dipo Ilham, meskipun konsekuensi secara jangka panjangnya belum tentu menambah penerimaan pajak secara signifikan, terobosan seperti ini sangat diperlukan dan kalau bisa perlu terobosan-terobosan penting lainnya agar tak selalu gagal mencapai target pajaknya.


Dipo menambahkan, mengenai kekhawatiran persoalan penggunaan fasilitas tax amnesty oleh pelaku kejahatan tak perlu dikhawatirkan selama dia tak menyalahi hukum diperbolehkan. Akan tetapi, ketika suatu saat dia terkena masalah hukum, tentu sebaiknya dia tak layak mendapatkan fasilitas tax amnesty ini dan layak ditindak secara hukum.

Dipo Ilham yang juga merupakan Ketua Umum JAKEC (Jakarta Entrepreneur Club) menyarankan seharusnya pemerintah belajar  dari pengalaman sebelumnya untuk merubah kebiasaan buruknya  dengan tidak memberikan target yang terlalu ambisius, tetapi harusnya lebih relistis.

"Kedepan, kepastian hukum juga arahnya harus ditegakkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat, sehingga penerimaan pendapatan pajak dapat meningkat pula," ungkap Dipo Ilham. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya