Luhut: Jokowi Harus Dikawal Agar Tidak Melanggar UU

Menutup kesaksiannya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, menyampaikan harapannya agar seluruh rakyat mengawal kinerja Presiden Joko Widodo agar pemerintah tidak melakukan kesalahan melanggar UU.

Luhut sebelumnya selama hampir lima jam diperiksa MKD terkait transkrip dan rekaman pembicaraan Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid yang berisi pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Dalam rekaman itu juga nama Luhut disebut 66 kali.
 
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada MKD karena mengabulkan permintaannya agar sidang terbuka untuk umum. Ia pun menghargai pertanyaan-pertanyaan anggota MKD untuk mencari kebenaran yang paling hakiki.

"Kedua, sejak saya masuk pemerintahan, tujuan saya adalah menuntaskan pengabdian saya sejak jadi perwira TNI sampai sekarang. Yang saya lakukan adalah untuk tugas mulia kepada negara ini," ujar Luhut sebelum beranjak dari kursi saksi.
.
Dia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa agar membantu pemerintah dan presiden mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ia yakin, Presiden Jokowi sangat taat peraturan perundangan yang ada. Karena itu, harus dijaga oleh semua pihak agar presiden tidak melanggar UU dalam keputusannya di berbagai bidang.

"Presiden Jokowi sangat taat peraturan perundang-undangan yang ada. Mari kita kawal agar tidak sampai melanggar UU dalam keputusan berbagai bidang," jelasnya.

Luhut berharap kesaksiannya hari ini bisa membantu MKD dalam mengambil putusan terbaik bagi semua pihak.

Ia mengatakan, sudah cukup banyak energi bangsa tercurah kepada isu Freeport dan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto. Dia berharap persoalan ini bisa cepat selesai sehingga semua pihak kemudian bisa fokus membangun bangsa dan negara. [ald]