Berita

sudirman said/net

Politik

KISRUH FREEPORT

Lagi, Luhut Yakin Sudirman Said Belum Dapat Izin Presiden

SENIN, 14 DESEMBER 2015 | 17:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, meluruskan kesimpangsiuran soal izin Presiden Joko Widodo kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Hal ini ditanyakan ketua sidang MKD, Sufmi Dasco Ahmad, karena Luhut pernah mengungkapkan Sudirman Said tidak mendapat izin presiden untuk melaporkan transkrip dan rekaman pembicaraan Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid ke MKD.

Sedangkan Sudirman Said ketika menghadiri sidang MKD sebagai pengadu pada pekan lalu, mengklaim bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan presiden sebelum melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setya Novanto ke MKD. Namun ia tak yakin apakah presiden merestui laporannya itu. Baca: Ternyata, Sudirman Said Tidak Yakin Dapat Restu Jokowi)


Meluruskan polemik itu, Luhut yakin presiden telah mengetahui adanya kasus "Papa Minta Saham". Namun, ia yakin tidak ada izin presiden kepada Sudirman Said untuk membawa kasus itu ke MKD.

"Presiden pasti tahulah, tapi apakah presiden berikan izin? Saya sudah berikan statement," tegas Luhut.

Luhut menerangkan, sebagai pembantu presiden dirinya wajib melaporkan dan mendapat izin presiden sebelum melakukan langkah-langkah kebijakan.

"Harus saya laporkan kepada presiden dan minta izin. Keluar kota pun saya berikan laporan dan minta izin sehingga presiden tahu di mana bawahannya berada," ujarnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya