Menteri Yuddy Chrisnandi: Sikat Korupsi Lewat Reformasi Birokrasi

. Berdasarkan kajian The Global Competitiveness Report, Word Economic Forum, persoalan yang paling krusial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia yang menyebabkan daya saing bangsa dalam percaturan global masih tertinggal adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

"Kontribusi faktor korupsi 19,3 persen, sedangkan inefisiensi birokrasi mencapai 15 perse. Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut. Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, beberapa saat lalu (Senin, 13/12).

Menurutnya, upaya penting untuk menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.

Untuk itu, Kementerian PANRB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.

"Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," terang Yuddy.

Sebelumnya, pada hari Jum'at (10/12) Menteri Yuddy bersama Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi, menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung. [ysa]