Tata kelola pemerintah khususnya dalam birokrasi kita saat ini belum menerapkan atau membangun budaya kinerja. Hal ini terlihat dari Organisasi yang Gemuk, Peraturan perundang-undangan overlapping, SDM aparatur tidak kompeten, tumpang tindih kewenangan, pelayanan publik masih buruk dan sebagainya.
"Dalam birokrasi pemerintahan masih banyak kinerja pemerintah yang belum terbangun dengan rapi dan jelas karena tumpang tindihnya wewenang jabatan dalam tata kelola pemerintahan†kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini dalam keterangan resminya, Jumat (11/12).
Seharusnya, menurut dia, tata kelola pemerintah ikut berkembang karena ekspektasi publik ikut berkembang dan berubah.
"Masyarakat saat ini sudah menuntut Transparansi kinerja pemerintahan, Akuntabilitas pemerintahan, karena masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik,†ujarnya.
Rini mengatakan, tata kelola pemerintahan saat ini sedang di benahi oleh kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Caranya dengan penetapan kebutuhan pegawai ASN melalui Analisis jabatan dan ABK menggunakan e-formasi Pengadaan ASN sudah menggunakan sistem on-line dan seleksi mengunakan CAT.
"Pengembangan pegawai berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi atau open recruitmen. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada K/L dan Pemda sudah dilaksanakan dengan sistem terbuka pada tahun 2014 sejumlah 33 dan Tahun 2015 sejumlah 115. Penilaian kinerja menggunakan SKP. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan semangat fully funded. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil negara (KASN). Penjatuhan hukuman disiplin lebih transparan dan terukur. Pemberhentian pegawai yang tidak mencapai kinerja. Gaji dan tunjangan berbasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan," jelasnya.
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Desri Arwen mengatakan Universitas seharusnya diarahkan sebagai penguat tata kelola pemerintahan di Indonesia.
"Kalau Universitas Muhammadiyah Tangerang selama ini juga sudah berperan dalam keterlibatannya menjalankan tata kelola pemerintahan khususnya di kawasan pendidikan kota Tangerang," ungkapnya.
[sam]
