. Saat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri 25 tahun lalu masyarakat menyambutnya dengan antusias dengan harapan bisa mengambil jalan non-konvensional dibanding ormas lainnya kala itu. Benar saja, walau dianggap dekat kekuasaan, ICMI menggagas beberapa hal yang dianggap sensitif pada masa itu. Bahkan pernah suatu hari, Seminar ICMI soal HAM dibubarkan aparat karena melawan mainstream.
Demikian disampaikan Dewan Pakar ICMI, Moh Jumhur Hidayat. Pernyataan ini disampaikan Jumhur terkait dengan Muktamar ICMI di Lombok yang digelar pada 11-13 Desember.
Gagasan genuine ICMI lainnya, lanjut Jumhur, adalah mendorong implementasi ekononi syrai'ah dengan mendirikan Bank Muamalat dan Asuransi Takaful. Sementara media yang didirikan adalah Republika serta think tank-nya CIDES yang menolak gagasan mainstream bahwa Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku dan buruh murah saja dalam kerjasama ekonomi antar bangsa. Torehan ICMI itu masih ada dan dirasakan hingga sekarang.
"Cukuplah 15 tahun terakhir ini ICMI surut dan Mukatamar kali ini harus menjadi moment of truth bagi ICMI. Apakah ingin menjadi ormas yang sekedar ada atau menjadi ormas yg hidup bergelora dengan gagasan-gagasan besarnya. ICMI harus ikut luruskan kiblat bangsa," kata Jumhur kepada Kantor Berita Politik RMOL.
ICMI, lanjut Jumhur, harus punya sikap jelas, dan sikapnya tidak boleh mengambang. Sebab di depan mata banyak masalah menghadang seperti penjarahan konstitusional kekayaan rakyat, yaitu mengatur "perampokan" sehingga menjadi legal padahal substansinya ya merampok kekayaan negara dan rakyat.
Begitu juga dengan liberalisme yang terjadi dalam semua hal yang hampir tidak ada batasnya baik itu liberalisme politik, ekonomi, budaya dan moral yang semua itu menjadi "karpet merah" bagi berkembangnya ideologi anti Islam dan anti Pancasila. Laporan Bank Dunia yang mengungkap bahwa ketimpangan sosial Indonesia lebih buruk dari Etiopia sungguh mengusik mata batin kita sebagai bangsa.
"Lantas apakah ICMI masih juga berdiam diri dan memuja-muja kekuasaan sambil seolah tidak ada masalah? Bila demikian, maka ICMI akan menjadi masa lalu yang dikenang pernah dompleng kekuasaan Suharto demi kepentingan jangka pendek dan setelah itu meredup seredup-redupnya. Mari kita tolak meredupnya ICMI," demikian Jumhur.
[ysa]
