Berita

jumhur/net

Jumhur: ICMI Harus Ikut Luruskan Kiblat Bangsa

JUMAT, 11 DESEMBER 2015 | 14:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri 25 tahun lalu masyarakat menyambutnya dengan antusias dengan harapan bisa mengambil jalan non-konvensional dibanding ormas lainnya kala itu. Benar saja, walau dianggap dekat kekuasaan, ICMI menggagas beberapa hal yang dianggap sensitif pada masa itu. Bahkan pernah suatu hari, Seminar ICMI soal HAM dibubarkan aparat karena melawan mainstream.

Demikian disampaikan Dewan Pakar ICMI, Moh Jumhur Hidayat. Pernyataan ini disampaikan Jumhur terkait dengan Muktamar ICMI di Lombok yang digelar pada 11-13 Desember.

Gagasan genuine ICMI lainnya, lanjut Jumhur, adalah mendorong implementasi ekononi syrai'ah dengan mendirikan Bank Muamalat dan Asuransi Takaful. Sementara media yang didirikan adalah Republika serta think tank-nya CIDES yang menolak gagasan mainstream bahwa Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku dan buruh murah saja dalam kerjasama ekonomi antar bangsa.  Torehan ICMI itu masih ada dan dirasakan hingga sekarang.


"Cukuplah 15 tahun terakhir ini ICMI surut dan Mukatamar kali ini harus menjadi moment of truth bagi ICMI. Apakah ingin menjadi ormas yang sekedar ada atau menjadi ormas yg hidup bergelora dengan gagasan-gagasan besarnya. ICMI harus ikut luruskan kiblat bangsa," kata Jumhur kepada Kantor Berita Politik RMOL.

ICMI, lanjut Jumhur, harus punya sikap jelas, dan sikapnya tidak boleh mengambang. Sebab di depan mata banyak masalah menghadang seperti penjarahan konstitusional kekayaan rakyat, yaitu mengatur "perampokan" sehingga menjadi legal padahal substansinya ya merampok kekayaan negara dan rakyat.

Begitu juga dengan liberalisme yang terjadi dalam semua hal yang hampir tidak ada batasnya baik itu liberalisme politik, ekonomi, budaya dan moral yang semua itu menjadi "karpet merah" bagi berkembangnya ideologi anti Islam dan anti Pancasila. Laporan Bank Dunia yang mengungkap bahwa ketimpangan sosial Indonesia lebih buruk dari Etiopia sungguh mengusik mata batin kita sebagai bangsa.

"Lantas apakah ICMI masih juga berdiam diri dan memuja-muja kekuasaan sambil seolah tidak ada masalah? Bila demikian, maka ICMI akan menjadi masa lalu yang dikenang pernah dompleng kekuasaan Suharto demi kepentingan jangka pendek dan setelah itu meredup seredup-redupnya. Mari kita tolak meredupnya ICMI," demikian Jumhur. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya