Berita

Tak Ada Alasan Bagi MKD Untuk Gelar Sidang Secara Tertutup

RABU, 09 DESEMBER 2015 | 07:57 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Meskipun bukan sebagai pelanggaran hak untuk memperoleh informasi, namun perilaku Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertentangan atau bertabrakan dengan prinsip transparansi yang sudah dipancangkannya di depan ketika memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi.
 
Demikian dismapaikan Sekretaris Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Suryadi Radjab, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12).

"MKD juga dapat dinilai tidak punya cukup alasan untuk menyembunyikan persidangannya dari mata dan telinga publik. Karena, tidak ada persoalan susila dalam kasus dugaan pelanggaran etik itu, selain tidak ada pula isu 'rahasia negara' yang bisa mengancam stabilitas negara," ungkap Suryadi.


Suryadi menilai MKD telah menyumbat hak untuk memperoleh informasi bagi setiap orang. Publik tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti pengakuan dan konfirmasi dari Setya Novanto dari tiga pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dengan melibatkan seorang pengusaha minyak. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya