Anggota VI BPK Bahrullah Akbar resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam Rapat Terbuka Dewan Senat dan Dewan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlangsung di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini (Selasa, 8/12).
Mantan Sekjen Bamus Betawi tahun 2004-2007 dan Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta tahun 2007-2009 ini menyampaikan orasi ilmiahnya dengan judul Fungsi Pengawasan Keuangan Negara Sebagai Katalisator Tercapainya Tujuan Memajukan Kesejahteraan Umumâ€.
Di hadapan sekitar 1000 undangan yang hadir dalam acara pengukuhan tersebut, Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tidak berdiri sendiri atau melekat dengan fungsi perencanaan. Karena itu, saat ini pemerintah perlu merevitalisasi perencanaan pembangunan yang simultan dan berkelanjutan dan disusun secara komprehensif dan integratif.
"Pada saat bersamaan, diperlukan pengawasan tata kelola keuangan negara yang efektif agar proses manajemen pemerintahan berjalan dengan baik. Fungsi perencanaan dan pengawasan saling berkaitan erat seperti layaknya dua sisi mata uang, satu sisi dan sisi lain sama nilainya dan bernilai," katanya.
Bahrullah Akbar, yang telah menerbitkan lebih dari 40 karya ilmiah dan buku ini juga menjelaskan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno pernah memperkenalkan apa yang disebut Pembangunan Semesta Berencana (PSB) yang dianggap sebagai cikal bakal perencanaan strategis di Indonesia. Demikian juga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto perencanaan strategis dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pada era reformasi, pemerintah menerbitkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang di dalamnya termuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengajarkan untuk mengambil pelajaran masa lalu yang baik dan mencari hal yang lebih baik untuk masa kini dan masa depan," tuturnya.
Menurutnya, saat ini menjadi momentum yang baik untuk menyusun perencanaan pembangunan semesta berencana yang integratif sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, rendahnya IPM dan ketidakberdayaan dalam memposisikan daya saing ekonomi, secara bilateral, regional, maupun global.
"Dengan dikukuhkannya sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan IPDN, saya bersyukur sekaligus ini menjadi tantangan bagi saya untuk terus berkarya menemukan terobosan-terobosan untuk membangun negara terutama di bidang ilmu pemerintahan," kata peraih doktor ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2013 itu.
Dalam orasi ilmiah turut hadir Civitas Academica para Guru Besar IPDN serta para undangan, antara lain para Sekjen dan Dirjen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sejumlah Anggota DPR dan DPD RI, para Kepala Daerah, para akademisi, pengusaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
[wid]
