Di era reformasi kesenjangan ekonomi terus naik dibandingkan dengan era orde baru. Pada masa orba gini rasio hanya 0,31 namun saat ini gini rasio sudah mencapai 0,42. Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar dan terus meningkat.
"Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2.000 triliun lebih tapi kesenjangan makin tinggi," kata Ketua Presidium Nasional Indonesia Social Justice Network (ISJN), Ahmad Zaky melalui rilis pers, Senin (7/12).
Ahmad menerangkan, sejak awal gerakan reformasi digulirkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteran harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin.
Dengan kondisi gini rasio tersebut, menurut dia, rawan terjadinya kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Jika kesenjangan tidak diatasi, maka juga rentan munculnya disintegrasi bangsa.
Menurutnya, perlu perubahan kebijakan agar kesenjangan ekonomi bisa dikurangi dan kemakmuran rakyat terus meningkat. Karenanya, lanjut Ahmad, ISJN mendukung dan mendorong agar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan pinggiran daerah. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat akses pemerataan bagi daerah di Indonesia.
"Sebagai contoh, di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, pasokan listrik yang tidak mencukupi. Jangankan untuk industri kecil, untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga saja tidak mencukupi," paparnya.
Begitu juga pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) yang selalu lebih mahal dari harga di pulau-pulau utama. Hasil perikanan yang berlimpah tidak sebanding dengan harga BBM yang harus dibeli oleh nelayan.
Namun demikian, ia mengingatkan, dalam melakukan percepatan infrastruktur tetap harus mempertimbangkan tata ekologi dan tata ekonomi. Sebab jika proyek infrastruktur tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga bisa menimbulkan masalah sosial dan lingkungan ke depannya.
Didasari hal ini, ISJN akan melaksanakan International Social Justice Conference yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 di Hotel M-Regency Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Acara tersebut direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden H. M.Jusuf Kalla dan akan dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri di antaranya Australia, Philipina, Malaysia, dan Amerika Serikat," papar Ketua Panitia Social Justice Forum 2015, Andi Ahmad Yani.
Andi menjelaskan, konferensi ini akan mempresentasikan 30
paper dari kurang lebih 100
paper yang diterima dan diseleksi oleh panitia. Tema-tema
paper yang dipresentasikan terkait dengan isu-isu keadilan sosial seperti pembangunan berkelanjutan, perluasan akses untuk kelompok disabilitas, demokrasi dan kekerasan, dan mitigasi bencana.
[wid]
