Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diusut tuntas dan para pelakunya ditangkap sangat mengejutkan.‎
"Jika JK konsekuen mengusut mega korupsi BLBI merupakan terobosan besar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Rachmawati dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, Minggu (6/12).‎
Kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI, menurut Rachma, sejauh ini merupakan ‎korupsi terbesar dalam sejarah perjalanan Indonesia. Akibat kebijakan yang dibuat saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu negara harus membayar bunga obligasi BLBI Rp 100 triliun tiap tahunnya.
‎Keraguan Rachma terhadap pernyataan JK cukup beralasan karena JK pernah menjabat sebagai Wapres di era pemerintahan SBY namun terkait urusan BLBI sekalipun tidak pernah membela negara.‎
Rachma membandingkan ada ‎Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN dan pengusutan kasus mantan Presiden Soeharto‎, namun untuk korupsi BLBI aparat penegak hukum terkesan alergi.‎
"‎KPK tahun 2014 akan mengusut BLBI tapi langsung dibabat. Sementara pengusutan oleh Polri dan Kejagung sulit dilakukan karena dipegang bos partai pendukung. Bahkan Menkopulhukam Luhut Panjaitan  menyatakan kasus BLBI tutup buku," jelas Rachma.
‎Putri Bung Karno ini mengungkapkan saat aktif di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) tahun 2006-2007 dirinya mengusulkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut BLBI, tetapi banyak yang menyangsikan dengan alasan akan membuka kotak pandora khususnya keterlibatan Megawati.
‎Permintaan agar kasus BLBI diusut tuntas disampaikan JK saat berpidato di pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jumat kemarin. Di acara itu beberapa tokoh nasional hadir di antaranya Menkeu Bambang Brodjonegoro, eks Wapres Boediono, bos Transcop yang juga eks Menko Perekonomian Chairul Tanjung, bos MNC Grup yang juga Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, ekonomi James Riady, ekonom Faisal Basri, pengusaha muda Sandiaga Uno, dan Mendag Thomas Lembong.‎
JK geram karena negara harus terus membayar bunga obligasi BLBI sekitar Rp 100 triliun tiap tahunnya. Kewajiban ini harus terus ditanggung sampai puluhan tahun ke depan atau bahkan sampai seumur hidup.‎[dem]
