Berita

ilustrasi/net

KISRUH FREEPORT

Jangan Sampai MKD Cuma Ajang Sandiwara Dan Jadi Dagelan Saja!

SABTU, 05 DESEMBER 2015 | 15:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR bukan pengawal Nawacita bila tak mampu menghadirkan kebenaran dan tak mampu memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Nawacita adalah sembilan program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi-JK dalam mewujudkan rakyat Indonesia sejahtera, pemerintahan anti korupsi dan kehadiran negara dalam mendukung rakyat.

"Melalui siaran televisi rakyat telah melihat sendiri bagaimana MKD berusaha mementahkan laporan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat juga sedang menunggu apakah MKD bisa menghadirkan Muhamad Riza Chalid dalam persidangan berikutnya setelah mangkir sebelumnya," kata Ketua Relawan Jokowi dari organ Relawan Penggerak Jakarta Baru, Pitono Adhi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 5/12).


Menurut Pitono, hal yang paling ditunggu publik saat ini adalah apakah MKD bisa menegakkan kewibawaan di hadapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai pihak terlapor. Tentu saja rakyat ingin MKD berani dan tegas kepada Setya Novanto demi menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Bila tidak, maka MKD hanya merupakan ajang sandiwara dan dagelan semata.

"Rekaman percakapan telah diperdengarkan dan transkripnya pun telah beredar luas di masyarakat. Itu artinya rakyat telah memiliki informasi yang semakin lengkap tentang kasus ini. Dengan atau tanpa MKD rakyat telah siap mengetukkan palu pengadilan dan menghukum siapa yang bersalah," jelas Pitono.

Lebih lanjut Pitono mengatakan bila MKD berseberangan dengan kehendak rakyat, hal itu memperlihatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah gagal melakukan revolusi mental di lingkungan internalnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya