Berita

Audit Terhadap Petral Sudah Perlihatkan Titik Terang, Jangan Dibiarkan Mengambang

KAMIS, 03 DESEMBER 2015 | 23:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tidak seperti kasus rekaman pembicaraan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dibesar-besarkan dan disambut hangat publik, di sisi lain kasus audit terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral) justru dibiarkan tenggelam.

Padahal, dari hasil audit terhadap Petral yang dilakukan auditor asal Australia, Korda Mentha, terlihat ada titik terang yang bisa digunakan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Demikian dikatakan Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar, dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).


Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang didirikan pada 1976 berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong. Sebanyak 99,83 persen saham Petral dimiliki Pertamina.

"Selama ini Petral dihujani berbagai kecurigaan walau kemudian tetap menguap. Saat ini kasusnya sudah bisa terkuak jika aparat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) teliti memilih akar masalahnya," ujar Junisab Akbar yang berdarah Sumatera Barat itu.

Petral yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas Pertamina sudah lama dicurigai dijadikan sebagai "mainan" pihak tertentu untuk mendapatkan komisi.

"Jikalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  mau meluangkan pemikiran lebih tajam lagi sesuai perkembangan jaman, maka hasil (audit) itu bisa digunakan sebagai tambahan kertas kerja untuk menuntun auditor keuangan negara menelisik corporate crime yang merugikan keuangan negara secara lebih dalam," jelas Junisab Akbar.

Dia menyarankan  BPK tidak terlena dalam keributan yang saat ini muncul terkait hasil audit Korda Mentha.

"Gunakan saja hasil audit itu sebagai peluang untuk masuk ke persoalan Petral," imbaunya.

Junisab Akbar mengatakan dirinya yakin, sebagian besar komisisoner BPK akan melihat hasil audit itu dengan kecerdasan diimbangi hati nurani merah putih.

"Kami prediksi hanya sebahagian kecil saja orang BPK yang pro terhadap kejahatan Petral karena sudah pernah mendapatkan sesuatu. Mereka itu diduga kuat berinisial H, JP dan BA,"  kata dia tersenyum.

"Kami akan terus mengendus inisial lainnya karena kekayaan mereka kabarnya ramai-ramai disimpan di Hongkong lho," sambuangnya.

Menurut Junisab Akbar, berdasarkan info dan data yang ada plus berbagai keterangan sudah didapatkan auditor Australia dari orang-orang Petral sendiri, pihaknya sudah bisa memprediksi siapa saja yang bermain selama ini.

"Petunjuk itu misalnya dari BD mantan SPI Pertamina yang juga salah satu komisaris. Juga dari TN serta BI yang pernah menjadi pentolan di Petral yang pernah diduga disebut tidak kooperatif oleh Dirut PT Pertamina Dwi Sutjipto. Ditambah lagi pengakuan dari seorang pengusaha di luar kelompok pengusaha biang kerok Petral yang sudah mulai membuka mulut yakni JAS," demikian mantan anggota Komisi III DPR RI itu. [dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya