Masalah yang cukup serius dan sangat menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah adanya praktek kejahatan di, dan, atau lewat laut. Kejahatan tersebut mulai dari kejahatan pelayaran, peredaran obat terlarang lewat laut, penyelundupan orang, perdagangan manusia, migrasi ilegal, perompakan, pembajakan laut, penyelundupan senjata, terorisme, sampai illegal fishing. Kejahatan laut tersebut telah berkembang baik pelaku, modus dan operandi serta cakupan yang berdimensi lintas negara.
Demikian hal yang dibahas dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal), bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta, kemarin.
Menurut Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H.,
Focus Group Discusion tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam penanganan tindak pidana transnational crime khususnya penanganan kejahatan pembajakan dan illegal fishing yang ditangani oleh penyidik TNI AL.
"Sedangkan sasarannya adalah mampu menyerap dan menerima masukan dalam penanganan penegakan hukum di laut terkait kejahatan pembajakan dan illegal fishing (transnational crime),†ujar Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Kamis (3/11).
Sementara itu Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Ari Soedewo mengatakan bahwa keberadaan tindak pidana lintas negara (transnational crime) tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Pada saat ini kejahatan transnational telah berkembang menjadi tindak pidana terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. Wilayah perairan Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam bisa menjadi peluang bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sekaligus dapat menjadi kendala bagi bangsa Indonesia dalam mengelola lautnya,†tegas Laksamana Muda TNI Ari Soedewo .
Tugas penegakan hukum terhadap pengungkapan kejahatan pembajakan dan illegal fishing yang masuk dalam kategori transnational crime, lanjut Asops Kasal, masih ditemukan adanya kendala dalam penyelesaian proses hukumnya, terutama dalam penanganan para pelaku maupun bukti-bukti yang berada di luar negeri, hal ini karena setiap negara memiliki prosedur penanganan yang berbeda.
Asops Kasal juga menjelaskan kategori yang kejahatan yang digolongkan transnational crime, yakni : bila dilakukan lebih dari satu negara. Bila dilakukan di suatu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di negara lain. Kemudian apabila dilakukan di suatu wilayah negara tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana lebih dari satu negara.
"Serta bila dilakukan di suatu wilayah negara tetapi akibat yang ditimbulkan dirasakan oleh negara lain,†jelas Asops Kasal.
Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut, diantaranya Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri Ferry Adamhar, S.H, LLM., Kabag Hukum, Organisasi dan Humas Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Teuku Elfitrasah, S.H, M.M., Kabag Kejahatan Internasional Mabes Polri Kombes Pol Puji Sarwono, Koordinator Jampidum Kejagung Datas Ginting, S.H., Kasubdis Tertib Pelayaran Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan Captain Jonggung Sitorus, para pejabat utama TNI AL, pejabat Bakamla, HNSI, INSA, akademisi, serta perwira hukum TNI AL.
[sam]
