MKD Harus Transparan Tangani Kasus Setya Novanto

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta transparan dalam menangani skandal 'Papa Minta Saham' yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Sehingga, publik perlu tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi antara Setya Novanto dan PT. Freeport Indonesia.

Mengingat, beberapa waktu lalu, MKD pernah menjatuhkan sanksi kepada Sentya Novanto hanya teguran lisan saja tanpa diketahui publik. Sehingga membuat kredibilitas MKD dipertanyakan.

Ketua Umum Kornas Jokowi Abdul Havid Permana menjelaskan, pejabat publik pemburu rente sebaiknya dijatuhkan sanksi seberat-beratnya agar menjadi sebuah pembelajaran kepada pejabat lain. Bila sanksi hanya teguran tertulis dan lisan tidak membuat kapok melainkan membuat semakin merajalela.

"Oleh karena itu kami mendesak MKD agar sidang tersebut terbuka, serta menjatuhkan sanksi kepada Setya Novanto seberat-beratnya. Dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR dan sebagai anggota dewan," jelasnya kepada redaksi, Sabtu (28/11).        

Ditambahkan Havid, dengan transparansi yang dijunjung MKD akan dapat mengetahui keterlibatan dan peran Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus ini. Karena namanya beberapa kali disebut dalam rekaman Setya Novanto dengan bos Freeport Indonesia hingga 16 kali. [wah]