Sebanyak 97,9 persen masayarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan wilayah menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan keberadaannya saat ini.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho yang mengatakan itu dalam diskusi pemaparan hasil survei di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (26/11).
Menurutnya, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap KPK. Bahkan, dapat dikatakan KPK memang dicintai oleh masyarakat.
"KPK dicintai publik tetapi tidak disukai parpol," kata Emerson.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga menghendaki fungsi KPK sebagai lembaga memiliki kewenangan yang kuat dalam penyadapan. Ada sekitar 85,3 persen menilai bahwa KPK perlu memiliki kewenangan penyadapan dalam pemberantasan korupsi.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz juga mengatakan, refleksi masayarakat saat ini bergaris lurus dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPR yang melakukan pelemahan KPK dengan merevisi UU KPK. Oleh sebab itu, hasil survei yang ada bisa menjadi landasan para anggota DPR yang merevisi. Terlebih banyak masayarakat yang tidak setuju dengan RUU KPK yang dinilai mengurangi wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya.
"Hasil survei, ini refeleki keinginan publik terhadap sikap pemerintah dan DPR terhadap revisi UU KPK. Harusnya jadi baseline untuk mengurkur. Mayoritas karena responden tak stuju pengurangan kewenangn KPK," tegas Donal.
Padahal, apabila para wakil rakyat itu cerdas, kesempatan ini dapat dijadikan modal bagus bagi pemerintahan.
"Harusnya ini catatan pemerintah, masyarakat sangat butuh KPK ada. Kalau pemerintah dan DPR konsisten menjaga keberadaan KPK, tentu ini adalah kredit yang akan diterima pemerintah," sambungnya.
"Mempertahankan kwenangan saja kemudian melindungi KPK dari pelemahan merupakan sbuah harapan kalau kita mereflesikan keinginan publik. Ini sebenarnya harapan yang tersirat dalam hasil survey ini," demikian Donal. [sam]
