Pemerintah Provinsi Maluku memberi jaminan kepastian hukum bagi investor Prancis yang akan menanamkan modalnya. Menyusul kesepakatan kerja sama investasi dalam business meeting yang diselenggarakan Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk Marseille pada 16-20 November lalu.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno menjelaskan, lembaganya sebagai pengacara negara mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan negara atau masyarakat umum, termasuk juga investor.
Kejaksaan juga bertanggung jawab melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik represif dan preventif yang berintikan keadilan di bidang pidana.
"Sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang menyejahterakan rakyat, maka Kejaksaan Tinggi Maluku merasa bertanggung jawab untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak kejahatan serta disintegrasi," jelas Chuck dalam keterangan kepada redaksi, Rabu (25/11).
Menurutnya, dalam melaksanakan penegakan hukum preventif inilah Kejati Maluku senantiasa membuka diri untuk melakukan dialog serta konsultasi terkait proses penegakan hukum.
"Dengan demikian kami berharap tidak akan ada lagi para pelaku usaha atau pemangku kebijakan yang melakukan tindak pidana karena ketidaktahuannya. Namun jika tindak pidana tersebut telah terjadi maka kami tak segan untuk bersikap tegas, dan melakukan proses penegakan hukum sebagaimana ditetapkan undang-undang," ujar Chuck.
Mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung juga memuji langkah Gubernur Maluku yang mau bersusah payah menjemput para investor Prancis agar berinvestasi di Maluku. Walaupun kondisi keamanan di negara itu sedang mengkhawatirkan.
"Melibatkan swasta baik asing maupun lokal untuk turut serta membangun Maluku merupakan langkah cerdas. Ini harus ditingkatkan," kata Chuck.
Dia juga mengapresiasi pihak Pemprov Maluku menggandeng penegak hukum untuk mengiringi langkah pelaku usaha dalam berinvestasi. Sehingga, ke depan, Maluku menjadi provinsi yang paling diminati oleh para investor dan pelaku usaha asing maupun lokal.
"Karena jika masyarakat Maluku sejahtera maka tingkat kriminalitas akan menurun dan disintegrasi dapat dihindarkan," tegas Chuck.
Business meeting di Marseille sendiri terselenggara atas dukungan World Trade Center of Marseille dan KADIN (Chamber of Commerce) Uni Eropa. Dihadiri Konjen RI untuk Marseille beserta jajarannya, perwakilan pemerintah Prancis, perwakilan BKPM Indonesia untuk Uni Eropa, delegasi Provinsi Jawa Timur, delegasi Provinsi Sulut, dan delegasi Provinsi Jawa Barat.
[wah]
