Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sepanjang pekan lalu (18-21 November) berada di Amerika Serikat.
Di hari kedua, Jumat (20/11), Menteri Basuki menghadiri undangan dari Departement Civil and Environmental Engeneering, Massachusetts Institute of Technology (MIT) untuk berbicara tentang Infrastructure Development and Challenge in Indonesia pada Conference on Infrastructure Innovation and Development.
Dalam kesempatan itu Basuki mengungkapkan perkembangan pembangunan infrastruktur di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Disampaikan bahwa, Indonesia harus menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai di tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah yang baru harus membangun infrastruktur baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian PUPR menghadapi sejumlah kendala. Antara lain, disparitas infrastruktur di wilayah barat dan timur, tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat kompetitivenes Indonesia sebagai tujuan investasi yang relatif masih rendah, serta pemanfaatan sumber dalam alam yang belum cukup bijak dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Terkait sejumlah kendala tersebut, lanjut Menteri Basuki, kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan di Indonesia adalah; membangun 35 pusat-pusat pengembangan wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan rencana tata ruang nasional. Hal ini dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas dan sekaligus untuk optimalisasi potensi Indonesia. Disisi lain, Indonesia juga berupaya meningkatkan ketahanan air lewat pembangunan, waduk, yang sekaligus dapat meningkatkan daya tahan pangan dan energi.
"Dari sisi konektivitas, Indonesia membangun sejumlah jaringan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di perbatasan," tegas Menteri Basuki. Ditambahkannya pula, pemerintah berupaya memecahkan masalah perumahan, air minum, sanitasi, dan masalah daerah kumuh.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang untuk kerjasama dengan investor.
Sebab untuk melaksanakan semua pembangunan tersebut, tidak bisa semua dana disediakan pemerintah.
"Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah yang memudahkan investor masuk, antara lain memudahkan pengurusan ijin, transparansi dan jaminan bagi investasi," jelas Basuki.
[dem]
