Berita

tb hasanuddin/net

TB Hasanuddin: Lebik Bijak Bila Helikopter Kepresidenan Itu Buatan Dalam Negeri

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 06:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pada Prinsipnya, proses pembelian helikopter kepresidenan diajukan dan diproses oleh Sekretraiat Negara setelah meminta saran dan pendapat dari TNI AU.

"Hely jenis Super Puma yang digunakan oleh presiden selama ini dibuat tahun 2000 dan dipakai sejak thn 2002, jadi sudah dipakai selama13 tahun. Menurut saya demi keamanan, sudah selayaknya diganti," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangan Minggu malam (22/11).

Untuk anggaran tahun 2016 yang akan datang, lanjut TB Hasanuddin, setelah mendapat saran dari TNI AU, Setneg merencanakan membeli hely  pengganti yang ada dengan jenis AW 101 Agusta buatan Italia. Hely ini memang cukup canggih dengan interior yang mewah dan space yang lebar sehingga cukup comfort untuk dipakai oleh VVI .  Tapi harganya menurut informasi sekitar 55 juta dolar. Cukup mahal bila dibandingkan dengan jenis Super Puma produk PT DI kebanggaan anak bangsa yang harganya 35 juta dolar AS.
 

 
"Bila Super Puma mau dilengkapi seperti AW 101 Agusta sesungguhnya tinggal menambah saja seperti forward looking infra red, chaff and flare dispencer, infra red jammer dan laser warning. Semua alat ini seluruhnya diperkirakan seharga 5 juta dolar dolar AS . Sehingga harga satu unit Super Puma maksimal sekitar 40 juta dolar AS," kata TB Hasanuddin.

Dengan membeli produk dalam negeri, sambung TB Hasanuddin, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar,  setidaknya dalam bentuk  material dari dalam negeri. Di saat yang sama, mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun dengan investasi skill untuk anak bangsa yang terus berkembang.

"Layanan purna jual seperti perawatan dan pengadaan suku cadangnya pun akan lebih murah dan terjamin. Sementara untuk suku cadang Agusta pasti akan lebih mahal dalam status import dan tak ada jaminan tidak diembargo," ungkap TB Hasanuddin,

"Menurut hemat saya , sudah saatnya mengganti heli kepresidenan, tapi akan lebih bijak bila menggunakan produk dalam negeri saja dan sesuai dengan amanah UU 16/2012 tentang industri pertahanan pasal 43 yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksinya," demikian TB hasanuddin. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya